Duit Rp5,6 Triliun Kartu Prakerja Hanya untuk Jual Beli Video Tutorial?

Cyberthreat.id - Program Kartu Prakerja yang digadang-gadang sebagai program andalan Presiden Joko Widodo sedang jadi sorotan. Program pelatihan berbiaya Rp 20 triliun yang sudah berlangsung dua tahap ini, dinilai tidak efektif karena tidak punya mekanisme kontrol.

Simaklah pengalaman Direktur Utama Portal Berita Gresnews, Agustinus Edy Kristianto, yang viral di sosial media. Dalam unggahan di Facebook pribadinya, Edy mengatakan sengaja mendaftar lewat portal Prakerja.go.id untuk melihat bagaimana program itu dijalankan.

Menurut Edy, dirinya mendaftar dengan menggunakan data diri asli seperti KTP, nomor telepon, dan juga berstatus sebagai pekerja. Artinya, saat mendaftar dia tidak sedang menganggur.

Tak disangka, Edy ternyata lolos. Dia pun mendapatkan saldo awal non tunai sebesar Rp 1 juta untuk mengikuti pelatihan online. Saldo awal ini adalah bagian dari Rp3,55 juta yang akan diterimanya. Sisanya, akan diberikan sebagai insentif (semacam uang saku) yang dapat dicairkan secara bertahap sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan. Itu berarti, untuk insentif uang tunai, Edy akan mendapat Rp2,4 juta. Sedangkan Rp150 ribu lagi berupa fasilitas survei kerja yang dibayarkan kepada lembaga pelatihan.

Uang sebesar Rp1 juta untuk mengikuti pelatihan online ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, hanya bisa ditransfer ke dompet digital penyelenggara pelatihan. Jika tidak dipakai, akan ditarik kembali oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.  

Nah, mendapat kiriman saldo Rp 1 juta, Edy pun mulai mencari paket pelatihan yang disediakan oleh 8 platform online yang digandeng pemerintah: Tokopedia, Bukalapak, Skil Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMajir, Sekolah.mu dan Sisnaker.

Pilihannya akhirnya jatuh pada paket yang disediakan oleh Skill Academy Ruangguru, platform belajar online yang didirikan oleh Adamas Belva Devara, mantan Staf Khusus Presiden berusia 29 tahun yang mundur setelah diterpa isu konflik kepentingan terkait masuknya Ruangguru sebagai mitra kerja program Kartu Prakerja.

Di Ruangguru, Edy memilih pelatihan "Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal." Harganya Rp220 ribu. Setelah membayar, Edy mendapatkan 11 video.

Menurut Edy, tanpa menyelesaikan menonton satu video pun, ia mendapat sertifikat kelas jurnalistik yang ditandatangani oleh CEO Skill Academy Ruangguru, Adamas Belva, yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers.  Padahal, kata Edy, Perpres 36 Tahun 2000 yang menjadi dasar hukum Prakerja menyebut,"Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.”

"Jika pelatihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kerja, maka seharusnya lembaga yang berkompeten menandatanganinya adalah seperti Dewan Pers atau lembaga pendidikan yang memang berkecimpung di pendidikan jurnalistik seperti LPDS dan LP3Y," kata Edy. "Bukan Adamas Belva yang mungkin tidak pernah menulis satu lead berita sepanjang hidupnya."  

Dalam "pelatihan" itu, Edy hanya menjawab 13 soal ujian yang diselesaikan dalam waktu 5 menit, tanpa menyelesaikan menonton satu pun dari 11 video itu. Itu sebabnya, Edy pun meradang.

"Uang Rp5,6 triliun dari APBN adalah jumlah yang sangat besar. Jangan dipakai untuk transaksi pembelian video seperti ini," ujarnya.

Angka Rp5,6 triliun didapat dari total 5,6 juta peserta yang masing-masing mendapat Rp1 juta untuk biaya pelatihan online.

Edy pun meminta praktik jual beli video kelas online dihentikan lantaran tidak jelas mekanisme kontrolnya.

"Jika ingin memberi pelatihan, jangan ada transaksi jual-beli seperti ini. Cari format terbaik pada saat yang terbaik nanti. Bukan pada saat sulit seperti sekarang ini," tambahnya.

Edy menyarankan, di tengah wabah virus corona dimana banyak perusahaan yang tutup dan meminta karyawan bekerja rumah, seharusnya yang diprioritaskan adalah bantuan langsung tunai kepada peserta berupa plafon Rp600 ribu per bulan ditambah Rp150 ribu yang tadinya dibayarkan kepada lembaga pelatihan.

"Apa lagi bahan pertimbangan yang dibutuhkan Presiden Jokowi untuk menghentikan transaksi jual beli video berbiaya APBN Rp5,6 triliun itu?
Sudah semuanya, Pak Presiden. Ini sudah melampaui batas kewarasan," tulis Edy.

Tanggapan Ruang Guru
Pendiri dan CEO Ruangguru Adamas Belva  pada Kamis (30 April 2020) mengunggah tanggapan perusahaannya terkait keluhan Edy. Meski diunggah oleh Adamas, tanggapan itu mencantumkan nama Sekar Krisnauli, Public Relations Lead Ruangguru.

Terkait sertifikat yang diperoleh Edy tanpa menyelesaikan video, Ruangguru mengatakan ada dua jenis sertifikat yang diterbitkan yaitu: sertifikat completion (penyelesaian materi) dan exellence (penguasaan materi).

Yang diperoleh Edy, menurut Ruangguru, adalah baru berupa sertifikat penyelesaian materi yang tersedia untuk diunduh setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian video (mininum 80 persen dari durasi setiap video) dan materi lain termasuk kuis serta materi teks secara komplet.

"Sertifikat yang diterbitkan oleh Skil Akademy adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga swasta sebagai tanda partisipasi atau penguasaan materi silabus kelas terkait dan tidak dimaksudkan untuk menyertifikasi profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja," tulis Ruangguru.

Disebutkan juga, kelas yang diikuti Edy memiliki rating yang sangat tinggi, yaitu 4,9/5.0 yang diberikan oleh 4.835 pembeli kelas online itu.

"Sesuai deksripsi, kelas ini ditujukan untuk pemula, khususnya untuk mereka yang ingin memahami seluk-beluk dasar pada bidang jurnalistik dan ingin memulai karier pada bidang jurnalistik," tambah perusahaan.

Mendapat respon dari Ruangguru itu, Edy pun kembali menanggapinya dalam unggahan terbaru di Facebook-nya. Menurut Edy, dia telah mendapat sertifikat Certificate of Excellence yang diperolehnya setelah membuka video, tapi tidak menyimak materi videonya.

"Saya percepat menitnya (fast forward) supaya cepat selesai. Saya tidak simak materinya videonya. Hasilnya tanda centang hijau di setiap video. Artinya saya sudah menyelesaikan. Sampai tertulis progres 100%," tulis Edy seraya melampirkan sertifikat kedua yang didapatnya.

Dua sertifikat pelatihan yang disebut  Agustinus Edy Kristianto didapat tanpa menyelesaikan materi tutorial.

Dari penjelasan Ruangguru itu, kata Edy, menjadi jelas bahwa sertifikat prakerja itu bukan sebagai bukti kompetensi profesi atau sertifikasi profesi, melainkan hanya tanda partisipasi atau penguasaan materi

"So, jangan sekali-kali dipakai buat melamar kerja," cetus Edy.

DPR RI Minta KPK Awasi
Kisruh soal kartu prakerja ini sampai juga ke telinga anggota DPR RI. Dalam rapat Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar secara virtual pada Rabu (29 April 2020), sejumlah anggota komisi meminta KPK meminta KPK mengawasi proses pengadaan jasa pelatihan denga bayaran yang disebut tak wajar.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp600 ribu, di Youtube itu gratis," kata anggota Komisi III, Habiburohkman.

"Kami ingin lebih detail soal Kartu Prakerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata politisi Gerindra itu.

Anggota Komisi III DPR dari PKS Aboe Bakar menambahkan, uang Rp5,6 triliun itu tidak sedikit.

"Jangan sampai uang negara Rp5,6 triliun menguap tanpa arti yang hanya menghadirkan pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online. Apakah KPK memonitor persoalan ini?" kata Aboe.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan mengumpulkan informasi dan mengkajinya terlebih dahulu.  

"Informasi kita terima dan kita dalami. Karena kita tidak bisa kerja grasa grusu," kata Firli seraya menambahkan akan menindaklanjutinya jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.[]