DPR Ingatkan BAKTI Soal Pendanaan Infrastruktur TIK

Jakarta,Cyberthreat.id- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Infromasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal pengelolaan anggaran dalam membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia.

 Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya berharap,  BAKTI memiliki perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur TIK Indonesia dengan pola pendanaan yang tepat.

“Dalam berbagai kesempatan, Komisi I DPR RI mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,” kata Riefky, seperti dikutip dari Beritasatu.com, Senin (6 Januari 2020).

Pasalnya, saat ini, dikabarkan, BAKTI tidak memiliki cukup dana untuk membangun jaringan backhaul dan akses internet, pasca menyelesaikan jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring pada 2019 lalu.

Selain itu, BAKTI  tidak dimungkinkan meminta tambahan iuran ke operator yang kabarnya saat ini juga tertekan. Karena, operator telekomunikasi telah diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 1,25% dari pendapatan selama setahun kepada BAKTI.

Dana tersebut merupakan kontribusi Universal Service Obligation (USO) dari operator. Saat ini, anggaran BAKTI hanya cukup untuk membayar beban rutin yang ada.

“Padahal BAKTI memiliki sejumlah program antara lain, Palapa Ring yang sudah selesai pengerjaannya, namun belum terutilisasi, pembangunan Base Tranceiver Station (BTS), penyediaan akses internet dan penyiapan satelit multi fungsi bernama Satria,” ujar Riefky.

Menurut Riefky, dalam berbagai kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan BAKTI, telah dijelaskan bagaimana sumber pembiayaan BAKTI dan pola kerja sama yang dilakukan terkait pembangunan infrastruktur TIK.

Namun, hal itu perlu dicermati bersama agar pembiayaan program BAKTI jangan sampai nantinya malah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kontribusi USO Indonesia ditempatkan sebagai driver pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah nonfeasible mengingat hanya 0,02% dari (Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional,” ungkap Riefky.

Sejauh ini, lanjut Riefky, Komisi I DPR secara berkala telah melakukan RDP dengan BAKTI untuk mengawasi kinerja BAKTI dan akan mengevaluasi program BAKTI secara berkala, khususnya yang membutuhkan anggaran besar seperti, pengadaan satelit Satria.

”Bila nantinya ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka kami akan mengklarifikasi hal tersebut dalam forum rapat di Komisi I DPR RI,” tutur Riefky.