Lawan Hoaks, Facebook Perluas Program Cek Fakta di Instagram
Instagram | Foto: freepik.com
Cyberthreat.id – Facebook Inc menyatakan akan memperluas program pengecekan fakta (fact-checking) Instagram secara global untuk membantu identifikasi, meninjau, dan mengurangi distribusi informasi palsu (hoaks) di platform.
Keputusan untuk memperluas program didasarkan pada pekerjaan sejak Mei lalu di AS yang berkolaborasi dengan pihak ketiga. "Mitra-mitra ini secara independen menilai informasi palsu untuk membantu kami mengurangi distribusinya," kata Facebook dalam sebuah posting blog.
"Kami memperluas program pengecekan fakta kami secara global untuk memungkinkan organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia untuk menilai informasi yang salah pada platform kami."
Ketika mitra pemeriksa fakta telah "menilai" konten sebagai salah atau sebagian salah, Facebook akan menggunakan teknologi pencocokan gambar untuk menemukan konten yang identik di aplikasi Facebook dan Instagram dan secara otomatis melabelinya sebagai salah.
Setiap konten yang telah diberi label palsu dihapus dari halaman “Jelajah” (Explore) dan tagar (hashtag) untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah.
Facebook mengatakan label tersebut dirancang agar "orang dapat memutuskan sendiri apa yang harus dibaca, percaya, dan bagikan,” demikian seperti dikutip dari ZDNet, Rabu (18 Desember 2019).
"Kami ingin Anda memercayai apa yang Anda lihat di Instagram. Informasi yang salah berdasarkan foto dan video semakin menjadi tantangan di industri kami, dan sesuatu yang difokuskan oleh tim kami untuk ditangani," kata Facebook.
Di masa lalu, Facebook dikritik karena kurang responsif terhadap penyebaran informasi salah, serta perannya dalam skandal Cambridge Analytica.
Sejumlah kampanye misinformasi atau hoaks yang terkoordinasi telah dihapus sepanjang 2018. Facebook menghubungkan akun-akun palsu dan perilaku "tidak autentik" tersebut dengan operator di Iran, Rusia, Makedonia, Kosovo, dan lainnya.
Awal pekan ini, Facebook menyatakan siap untuk tunduk pada Undang-Undang Privasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah California dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
Di bawah undang-undang baru, pengguna California memiliki hak untuk meminta perusahaan aplikasi/teknologi informasi mengungkapkan—tentu saja tanpa biaya alias gratis–terkait dengan informasi pribadi yang dikumpulkan: apakah itu dijual atau dibagikan kepada siapa saja.
