Langkah Strategis BSSN Menuju Badan Siber Kelas Dunia

Kepala BSSN Hinsa Siburian saat membuka media gathering bersama awak media dan gelaran diskusi di Jakarta, Rabu (3 Desember 2019)

Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan pesan kepada para pelaku ekonomi digital agar memperhatikan aspek keamanan informasi di dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Para pelaku ekonomi digital harus senantiasa meng-update informasi dan kondisi terkini, serta strategi pelaku ekonomi digital dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan potensi pasar ekonomi digital kedepan, sebagai bekal dalam melakukan literasi publik khususnya terkait keamanan siber.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, untuk mendukung lajunya ekonomi digital, khususnya dari keamanan informasi, BSSN telah mengambil langkah strategis. Termasuk langkah menuju badan siber kelas dunia sebagaimana yang pernah diminta oleh Presiden Joko Widodo.

Dikatakan Hinsa, selama dua tahun berdirinya BSSN dalam mengawal ranah siber Indonesia, pencapaian yang diraih BSSN cukup positif.

BSSN berhasil mendukung agenda keamanan siber pada berbagai agenda besar nasional dan internasional, diantaranya Asian Games 2018, Asian Paragames 2018, Annual Meeting IMF dan World Bank Group 2018, Pilkada 2018, hingga Pemilu 2019.

Dalam tata kelola dan pelayanan keamanan siber, BSSN menorehkan pencapaian yang membanggakan yaitu meningkatkan peringkat indeks keamanan siber Indonesia dalam
Global Cybersecurity Index (GCI) dari peringkat ke-70 pada tahun 2017
menjadi peringkat ke-41 dunia.

"Adapun di Asia Pasifik Indonesia berada pada posisi ke-9," kata Hinsa Siburian saat membuka Nonton Bareng Film Midway dan diskusi bertema 'Peluang dan Tantangan Ruang Siber Indonesia Menjadi Ekosistem yang Mampu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Digital' di Djakarta Theater XXI, Rabu (4 Desember 2019).

Kelas Dunia

Dari sektor pelayanan publik, Balai Sertifikasi Elektronik BSSN tercatat telah mengeluarkan sebanyak 62.183 sertifikat elektronik yang digunakan di 187 instansi (37 Pemerintah Pusat dan BUMN; 150 Pemerintah Daerah, Universitas, Pengadilan Negeri, dan BUMD).

BSSN juga aktif melaksanakan kegiatan Kampanye Literasi Keamanan Siber (KliKS BSSN) di kota-kota di Indonesia setiap bulan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hal-hal penting yang berhubungan dengan keamanan siber, serta aspek-aspek dasar dalam berselancar di ruang siber.

Pada 12 Desember 2019 mendatang BSSN berencana me-launching Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional yang memuat pemetaan okupasi di bidang keamanan siber berdasarkan standar kompetensi, kualifikasi, dan level kompetensi nasional.

Dalam hal kerjasama internasional, Kementerian Luar Negeri bersama BSSN juga berhasil menjalin kerjasama internasional di bidang keamanan siber melalui Memorandum of Understanding
(MoU) dengan Inggris dan Australia, Letter of Intent (LoI) dengan Amerika Serikat dan Belanda, serta Joint Statement dengan Rusia.

BSSN juga telah melakukan kerjasama dan penjajakan kerjasama dengan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube untuk mendukung pemerintah melakukan pemberantasan disinformasi dan hoaks dengan cara menghentikan penyebaran hoaks yang memanfaatkan platform media sosial tersebut.

Perihal sumber daya manusia (SDM), BSSN secara resmi mencatatkan sejarah pembentukan Cyber Warrior pertama kali di Tanah Air, yaitu melalui pengukuhan 110 personil National Security Operation
Center (NSOC).

"Personil ini nantinya akan menjadi punggawa yang mengawaki NSOC, yaitu sebuah pusat komando siber nasional yang akan memonitor operasi keamanan siber pada level nasional secara terpusat," ujar Hinsa.

Menutup sambutannya, Hinsa menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam menghadapi perubahan dan persaingan di era ekonomi digital Indonesia tidak boleh takut.

"Kita harus menghadapi persaingan itu dengan cara-cara baru, dengan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain."