Pemerintahan Amerika Serikat Krisis Pegawai Cybersecurity
Presiden Amerika Serikat Donald J Trump saat berada di Gedung US Capitol, Washington, D.C, pada 15 Maret 2018. Foto: Arsip White House
Washington DC, Cyberthreat.id – Pemerintah Amerika Serikat saat ini mengalami krisis pegawai keamanan siber (cybresecurity). Presiden Amerika Serikat Donlad Trump pun telah mengeluarkan instruksi kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) pada Kamis (2/5/2019) agar segera mengatasi hal itu di seluruh pemerintahan federal.
Seperti dilaporkan Roll Call, surat kabar politik berkantor di Washington DC, Selasa (7/5/2019), pemerintahan Trump kekurangan pegawai profesional keamanan siber di seluruh pemerintahan federal sekitar 300.000 orang.
Untuk menarik publik mengisi lowongan profesi itu, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur DHS bekerja sama dengan badan lain akan mengembangkan kompetisi cybersecurity tahunan dengan tajuk Kompetisi Keamanan Siber Piala Presiden. “Kompetisi pertama akan diadakan tahun ini dan berhadiah US$ 25.000 (sekitar Rp 360 juta),” tulis Roll Call.
Kompetisi itu, tulis Roll Call, merupakan upaya menarik pakar siber swasta agar mau bekerja di pemerintahan, serta merangsang orang untuk menggeluti dunia keamanan siber.
Sebelumnya, Trump juga telah meminta kepada bagian Kantor Manajemen dan Anggaran untuk melakukan program rotasi pegawai keamanan siber. Dengan rotasi itu, harapannya ada mekanisme transfer pengetahuan di seluruh lembaga.
Pemerintah Trump memang sedang fokus dalam peningkatan keamanan siber. In terlihat dari porsi anggaran yang sedang dibahas. Gedung Putih merencanakan anggaran keamanan siber sebesar US$ 17,4 miliar (sekitar Rp 243 triliun) pada Kebijakan Fiskal AS tahun 2020. Pada tahun ini, anggaran keamanan siber sendiri sebesar US$ 16,6 miliar yang sebetulnya telah naik 11 persen dari tahun sebelumnya.
Dalam rencana anggaran itu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri menjadi lembaga paling tinggi yang meminta anggaran, yaitu masing-masing US$ 9,6 miliar (sekitar Rp 128 triliun) dan US$ 400 juta (sekitar Rp 5 triliun). Sementara, Departemen Kehakiman juga meminta kenaikan anggaran menjadi US$ 881 juta (sekitar Rp 12,5 triliun).
“Mengutip Laporan Kesiapsiagaan Nasional Manajemen Darurat Federal, Gedung Putih mengatakan, 82 persen negara bagian menganggap keamanan siber sebagai prioritas tinggi,’ tulis Roll Call.
Gedung Putih juga mengutip prakiraan industri yang disiapkan oleh Gartner Inc. terkait dengan pengeluaran sektor swasta dalam keamanan siber. Pada tahun ini, swasta mengeluarkan anggaran US$ 124 miliar, jauh melampaui pengeluaran pemerintah federal.
Soal keamanan siber ini, Trump telah merilis Strategi Keamanan Siber Nasional pada 2018 dan meminta mereka agar Komando Siber AS lebih aktif menangkal serangan dari negara-negara lain, salah satunya dari Rusia.
