Rusia Akan Paksa Seluruh Gawai Diinstal Aplikasi Pemerintah
Moskow, Cyberthreat.id – Parlemen Rusia sedang menggodok rancangan undang-undang yang akan memaksa seluruh peralatan elektronik yang dijual di Rusia, seperti smartphone, komputer, dan TV pintar, harus melaporkan seluruh aplikasi apa saja yang diinstal secara default (pre-installed) di gawai tersebut.
Menurut anggota parlemen, "RUU itu akan melindungi kepentingan perusahaan internet Rusia dan akan mengurangi penyalahgunaan oleh perusahaan asing besar, yang bekerja di bidang teknologi informasi," tutur anggota yang enggan disebutkan namanya seperti dikutip dari ZDNet, Jumat (8 November 2019).
Jika RUU tersebut disetujui, pemerintah Rusia akan menerbitkan daftar perangkat elektronik yang wajib mematuhi hukum baru itu. Ponsel pintar, tablet, komputer, server, dan TV pintar diharapkan masuk dalam daftar. Perangkat yang tidak menjalankan sistem operasi (OS) kompleks atau perangkat lunak khusus akan dikecualikan.
Pemerintah juga akan menerbitkan daftar perangkat lunak Rusia yang perlu dimasukkan oleh perusahaan peralatan pada perangkat yang dijual di Rusia.
Perusahaan yang membangkang akan dikenai denda hingga 200.000 rubel (sekitar US$ 3.100 atau lebih dari Rp 43 miliar). Jika melakukan pelanggaran berulang, bisa berujung pada pelarangan terhadap produk.
Sebagian kalangan mengkritik langkah parlemen Rusia tersebut. Langkah tersebut tampaknya memperkuat Rusia sedang menuju negara pengawasan total. Terlebih, dengan pemaksaan, adanya aplikasi yang harus diinstal di setiap gawai yang dijual di Negeri Beruang tersebut.
Aplikasi itu dikhawatirkan dapat memberi kemudian bagi pemerintah untuk akses ke data pribadi pengguna, bahkan untuk sebuah komunikasi terenkripsi.
Jika disetujui, dan kemungkinan itu akan, RUU baru mulai berlaku pada 1 Juli 2020, sebagai amandemen hukum hak-hak konsumen Rusia.
RUU itu sudah melewati suara pertama di majelis rendah Parlemen Rusia. Untuk disetujui dan mencapai meja Presiden Vladimir Putin, RUU tersebut harus memberikan dua suara lagi di majelis rendah dan satu suara di majelis tinggi. RUU itu diperkirakan akan meloloskan ketiga suara yang akan datang karena sudah mengumpulkan dukungan dari semua partai politik utama Rusia.
Siaran pers Parlemen Rusia ada di sini. Teks RUU yang diusulkan ada di sini. Kantor berita negara Rusia TASS pertama kali melaporkan RUU itu pada hari Selasa, 5 November, setelah dipresentasikan di parlemen.