Oktober 2020, UU PDP Akan Disahkan

Jakarta, Cyberthreat.id-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan disahkan menjadi UU PDP pada Oktober 2020.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (5 November 2019).

“Ditargetkan bulan Desember tahun ini draf RUU tersebut akan dikirimkan ke DPR agar bisa dibahas bersama DPR dari bulan Januari hingga Juli 2020. Diharapkan dapat disahkan jadi UU pada bulan Oktober," kata Johnny.

Menurut Johnny, UU PDP merupakan salah satu prioritas dalam program kerjanya sebagai Menkominfo. Dia mengharapkan UU PDP dapat direalisasikan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

“Kami akan bekerjasama dengan Komisi I DPR, agar UU PDP ini dapat terealisasi dan dapat diwujudkan dengan cepat,” ujar Johnny.

Johnny menambahkan, data dan informasi pribadi telah menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan dan melindungi data dan informasi pribadi warga negara. Indonesia, kata dia harus memiliki kedaulatan data pribadi. Oleh karena itu, kehadiran UU PDP mendesak dan sangat diperlukan.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, kehadiran UU PDP, bukan bertujuan untuk membatasi lalu lintas komunikasi warga negara. Tetapi, semata-mata untuk memastikan dan melindungi data dan informasi data warga masyarakat Indonesia.

Dia juga menekankan tentang keterlibatan publik dalam penyusuanan draft UU PDP. Semua stakeholder diharapkan untuk terlibat aktif dalam memproses kehadrian UU PDP tersebut.

“Masyarakat harus terlibat. Sehingga ada partisipasi publik. Targetnya, jangan sampai saya selesai, UU ini belum selesai. Saya sangat serius untuk persiapkan. Ini perlu diskursus dari semua stakeholder. Yang penting kita punya keinginan dan kemauan yang kuat,” tegas Johnny.