Pejabat Negara Desak Facebook Buka Percakapan Terenkripsi

Washington, Cyberthreat.id- Pejabat Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia meminta Facebook untuk tidak menggunakan enkripsi dalam layanan pengiriman pesannya. Tujuannya, supaya otoritas bisa mengintip pesan yang dikirim pengguna dalam percakapannya.

Permintaan itu dibuat dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung AS William Barr, Sekretaris Rumah Tangga Inggris Priti Patel, dan Menteri Urusan Dalam Negeri Australia,Peter Dutton.

"Kami menulis untuk meminta agar Facebook tidak melanjutkan rencananya untuk menerapkan enkripsi ujung ke ujung di seluruh layanan pengiriman pesannya. Tanpa menyertakan sarana untuk akses yang sah ke konten komunikasi untuk melindungi warga negara kami," Demikian isi salinan surat yang diperoleh AFP, Jumat, ( 4 Oktober 2019)

Melalui surat  tersebut, para pejabat meminta Facebook dan perusahaan lain untuk memastikan sistem pengiriman pesan tidak dienkripsi dengan baik sehingga penegak hukum tidak dapat melihat konten dalam format yang dapat dibaca dan digunakan, ketika diperlukan.

“Permintaan tersebut ditujukan kepada kepala Facebook Mark Zuckerberg, menimbulkan lagi konflik antara perusahaan teknologi yang bermaksud melindungi privasi pengguna dengan mengacak pesan dengan enkripsi, dan lembaga pemerintah berpendapat bahwa hal itu akan membuat pelaku kejahatan menyembunyikan skema mereka,” tulis AFP.

Padahal, jejaring sosial terkemuka tersebut juga telah mengenkripsi pesan. Termasuk pesan WhatsApp, yang merupakan anak usaha dari Facebook.

Yang artinya hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan, yang disimpan dalam bentuk terenkripsi. Bahkan, Facebook juga  sedang berupaya memperluas teknologi ke aplikasi lainnya,  termasuk aplikasi Kurir.

“Enkripsi ujung ke ujung melindungi pesan lebih dari satu miliar orang setiap hari. Ini semakin digunakan di industri komunikasi dan di banyak sektor ekonomi penting lainnya," kata Facebook dalam menanggapi permintaan AFP.

"Kami sangat menentang upaya pemerintah untuk membangun pintu belakang karena mereka akan merusak privasi dan keamanan orang di mana pun,” tambah Facebook.

Taktik Menakut-nakuti

Pusat Nirlaba untuk Demokrasi dan Teknologi (CDT), yang berbasis di Washington, berpendapat bahwa, pemerintah yang menandatangani surat tersebut, dan  menggunakan taktik untuk menakut-nakuti, sehingga melemahkan keamanan komunikasi global dan membangun pengawasan.

"Enkripsi yang kuat dan keamanan end-to-end adalah teknologi dasar yang menjaga informasi online tetap aman," kata senior teknologi CDT Hannah Quay-de la Vallee.

"Teknologi ini melindungi miliaran komunikasi setiap hari, dari korespondensi sensitif korban kekerasan dalam rumah tangga hingga catatan keuangan bisnis hingga informasi medis pribadi kita,” tambah Hannah.