DKI Siapkan Rp 12 Miliar untuk Antivirus, Dituding Kemahalan
Ilustrasi
Jakarta, Cyberthreat.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli lisensi perangkat lunak dan Antivirus seharga Rp 12,9 miliar. Anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengatakan anggaran Antivirus melonjak drastis karena sebelumnya Pemprov DKI menyewa Antivirus dengan harga tak lebih dari Rp 200 juta.
"Antivirus itu waktu itu kita sewa Rp 200 jutaan. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa (antivirus), cuma Rp 100-200 juta gitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar," kata William di Gedung DPRD DKI, Kamis (3 Oktober 2019).
Sebelumnya, melalui akun Twitter @willsarana, William telah mengungkapkan anggaran yang disebut "Penyediaan Lisensi Perangkat Lunak dan Antivirus" tertera di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 12.917.776.000.
"Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli daripada sewa," ujarnya.
Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman, mengatakan anggaran sebesar Rp 12,9 miliar tidak hanya digunakan untuk Antivirus. Yang paling banyak menyedot anggaran adalah untuk lisensi seperti Microsoft Office hingga pembelian lisensi database aplikasi kependudukan.
Dilansir dari Detikcom, Muhammad Nurrahman menyatakan anggaran melonjak karena merupakan perpaduan infrastruktur fisik dengan infrastruktur cyber seperti perangkat komputer dengan software.
"Untuk antivirus akan digunakan di 267 kantor kelurahan, 44 kantor kecamatan hingga kantor-kantor suku dinas Dukcapil di setiap wilayah DKI Jakarta," kata dia.
Muhammad Nurrahman belum mengetahui rincian detail anggaran tersebut, tapi bakal ada tiga komputer di setiap kantor dengan anggaran total sekitar Rp 1 miliar. Anggaran cukup besar juga ditujukan untuk lisensi Microsoft Office yang mencapai Rp 4 miliar.
Kemudian untuk lisensi database Oracle mencapai sekitar Rp 6,4 miliar. Pemprov DKI, kata dia, tengah mengembangkan aplikasi di situs dan android untuk memudahkan warga mengurus catatan kependudukan.
Aplikasi tersebut diberi nama Alpukat Betawi yang bisa diunduh oleh warga. Saat ini Aplikasi tersebut masih dalam pengembangan.
"License-nya itu yang mahal, (karena) satu server. Dia kan hitungannya per processor. Satu server itu 16 processor. 16 core. Untuk pemerintah diberikan diskon 50 persen, 8 core. Satu core itu kurang lebih Rp 800 juta, tinggal dikali kurang lebih Rp 6 miliar."
