Upaya Penerapan Standardisasi SNI 27001 Terus Dilakukan
Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiayawan | Rino
Jakarta, Cyberthreat.id - Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiayawan menyatakan pihaknya terus berupaya membantu penerapan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi di Indonesia yang menggunakan SNI 27001.
SNI 27001 merupakan standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen kemanan informasi yang juga dikenal Information Security Management Systems (ISMS).
Semua sistem informasi yang ada tak luput dari berbagai risiko dan ancaman yang ada terkait dengan keamanan informasinya. Anton mengatakan strategi BSSN adalah melakukan supporting terhadap lembaga layanan publik agar berupaya memenuhi standar ISMS.
"Kemarin kami Bimtek (bimbingan teknis) kepada 32 rumah sakit. Sebelumnya kami sudah Bimtek dengan seluruh pemerintah daerah," kata Anton saat ditemui di acara CyberFest 2019 di Jakarta, Sabtu (27/04/2019).
Penerapan SNI 27001 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat terutama layanan publik. Menurut Anton, penerapan SNI 27001 erat kaitannya dengan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang kini sedang di bahas DPR.
Jika UU yang mengatur ruang siber disahkan, nantinya seluruh instansi milik pemerintah maupun swasta yang memiliki kategori tinggi dan strategis wajib menerapkan standar tersebut. Termasuk tenggat waktu yang diberikan dalam persiapan hingga penerapan SNI 27001.
"Saya contohkan misalnya data-data publik yang harus diamankan. Nah, itu sudah ada di SNI tersebut. Kami akan bantu dan proaktif karena memang ini sudah sangat dibutuhkan," ujarnya.
Sejauh ini BSSN lewat Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) telah membantu berbagai institusi pemerintah hingga BUMN dalam penerapan SNI 27001. Lembaga atau institusi yang berada di Jawa sudah banyak yang menyadari pentingnya penerapan standarisasi SNI 27001.
"Untuk daerah lain kami terus berusaha. Biasanya begini, kota atau ibu kotanya sudah, tapi kabupaten dan daerah lainnya belum. Di Sumatera kota-kota seperti Padang, Medan, Pekanbaru, Lampung sudah, tapi masuk ke daerahnya belum," ujar Anton.
