Indonesia Perlu Agen-agen Kampanye dan Edukasi Data
Surabaya, Cyberthreat.id - Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiyawan, mengatakan Indonesia memerlukan banyak agen-agen perubahan bagi lingkungannya masing-masing untuk mengedukasi dan mengkampanyekan kesadaran keamanan informasi.
"Peningkatan keamanan data dan informasi sangat krusial dan memegang peran vital dalam era digital," kata Anton dalam seminar bertajuk Kesadaran Keamanan Data Pribadi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Rabu (2 Oktober 2019).
Saat ini cybersecurity awareness atau kesadaran terhadap keamanan siber masyarakat Indonesia masih minim. Padahal menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 menyatakan jumlah pengguna internet di Tanah Air sudah mencapai 171 juta.
Lebih dari 90 persen masyarakat yang terkoneksi internet mengaksesnya lewat ponsel. Itu artinya banyak data-data masyarakat beredar luas yang jika diolah bisa menjadi komoditas berharga. Anton berharap agen-agen perubahan untuk kampanye dan edukasi data datang dari berbagai kalangan.
"Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang profesi semua bisa menjadi agen-agen perubahan," ujarnya dihadapan 1025 peserta seminar.
Sebelumnya di acara Indonesia Internet Expo and Summit (IIXS) 2019 di JCC, Jakarta, Sabtu (29 September 2019), Anton mengatakan terdapat sejumlah tantangan dalam mengembangkan, mengolah hingga memanfaatkan data menjadi komoditas berharga.
Diantara tantangan tersebut adalah:
1. Harmonisasi antar peraturan dan kewenangan.
2. Ruang lingkup data pribadi.
3. Kesiapan pelaksanaan (mulai dari negara, organisasi dan masyarakat).
4. Transisi sistem dan regulasi turunan.
"Itu baru secara umum dan kalau kita pelajari di lapangan bisa rumit lagi. Ini artinya tantangan bagi kita semua untuk segera menyelesaikan masalah data ini," kata Anton yang juga Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN.
Ekosistem data menurut Anton juga sangat kompleks sehingga dalam menyelesaikannya harus berkolaborasi. Tidak bisa satu atau dua institusi saja yang menuntaskan karena kekayaan data Indonesia begitu besar.
"Intinya, saya ingin katakan bahwa data digital sangat banyak dan masalah data ini urusan bersama karena ini demi kepentingan bangsa ke depan," ujarnya.