BSSN Imbau Masyarakat Sampaikan Aspirasi Lewat Saluran Resmi

Jakarta, Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengimbau masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasi maupun hak bersuara dan berpendapat melalui saluran resmi. Jubir BSSN Anton Setiyawan menanggapi peretasan situs Kementerian Dalam Negeri yang terjadi pada Minggu (22 September 2019).

"BSSN mengharapkan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui saluran yang resmi. Hindari cara-cara yang justru melanggar hukum dan bisa berakibat kontraproduktif," kata Anton kepada Cyberthreat.id, Minggu (22 September 2019).

Ada berbagai versi dan gambar peretasan yang dilakukan oleh pelaku yang menggunakan nama Security007 tersebut. Sejauh ini upaya peretasan yang tampak dilancarkan yaitu deface.

Deface adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server, teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security (vulnerability) yang ada di dalam sebuah situs website.

Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki atau yang diinginkan oleh si defacer.

"Kau itu pemimpin, yang gaji kau itu kami (rakyat), seharusnya kau menuruti apa keinginan kami, bukan keinginan mereka yang berdasi!!! Suara rakyat kau batasi, semua kau anggap makar dan diskriminalisasi, kau hanyalah boneka yang diikat tali, tak lebih dari sebuah komedi," demikian pesan yang disampaikan peretas di laman Kemendagri.go.id, Minggu (22/9).

Jika dilihat dari pola pesan yang disampaikan, pelaku sepertinya menyampaikan protes terhadap situasi kekinian di Tanah Air. Diantaranya pesan yang bertuliskan RIP KPK serta narasi-narasi yang menyindir dan mengkritisi Pemerintah.

Pesan lain bertuliskan "your file is mine" seolah menggambarkan si peretas melakukan serangan melalui Malware atau Ransomware.

Anton mengatakan BSSN telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait peretasan tersebut. Saat ditanya apakah ada kemungkinan serangan Malware, Ransomware atau upaya serangan siber, Anton mengatakan BSSN telah memiliki prosedur.

"Sesuai prosedur di BSSN, maka teman-teman dari Deputi Penanggulangan akan berkoordinasi dengan teman-teman di Kemendagri. Kita tunggu hasil koordinasi dan penelusuran dari tim respon," ujarnya.

Juli lalu laman website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri pernah diretas lewat deface yang menampilkan narasi berbahasa Jepang. Ketika itu Mendagri Tjahjo Kumolo sempat mengeluarkan pernyataan bahwa data penduduk aman.

"Itu hanya pekerjaan orang iseng dan enggak ada hubungannya dengan (keamanan) data," kata Tjahjo.