Pakar Macquarie University Tanggapi Peretasan Parlemen
Jakarta, Cyberthreat.id - Parlemen Australia dikabarkan mendapat serangan cyber berupa peretasan dan upaya pencurian data. Ini menjadi pelajaran penting bagi negara lain.
Bahwa data sensitif, informasi penting sampai email orang penting yang dibajak oleh hacker yang berafiliasi dengan kelompok/negara tertentu merupakan ancaman serius ke depan.
"Akan selalu ada kemungkinan atau upaya serangan cyber terhadap jaringan yang sensitif dan membahayakan terkait informasi yang berada di sebuah jaringan. Dan informasi itu bisa saja berakhir di negara lain," kata Head of Departement Security Studies and Criminology, Macquarie University, Australia, Professor Ben Schreer kepada Cyberthreat.id di Jakarta, Selasa (17 September 2019).
Ben menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan jaringan kritis, maka jaringan itu akan selalu diincar. Indonesia, kata dia, punya kepentingan bersama Australia untuk memiliki norma bersama yang disepakati tentang bagaimana melihat ke depan.
Dalam hal ini, kata Ben, Australia tidak menganggap Indonesia sebagai sekutu, tapi bagaimana berkolaborasi di jalur internasional.
"Jadi saya pikir pelajaran pentingnya adalah jika sebuah negara mencoba untuk mengincar informasi berharga di jaringan anda, maka mereka akan mencoba untuk mengeksploitasi kelemahannya," ujar dia.
"Jika ada pertanyaan tentang Indonesia menggunakan network dan perangkat China, saya tidak bisa berkomentar, tapi jika network anda berkembang, maka anda harus memikirkan ke depan bagaimana. China itu punya greatwall, sementara kami Australia akan selalu tetap menjadi great ally dari AS," ujarnya.
Peretasan parlemen Australia menurut Ben memang menimbulkan insiden seperti email sejumlah orang penting di hack, tapi pertanyaannya apakah ada data sensitif di dalamnya atau pun diekstrak. Ia menyebut pelakunya berhubungan dengan state actor.
"Dalam perspektif kami insiden ini sangat serius karena memperlihatkan bahwa benar-benar terjadi insiden siber yang ke depannya bisa saja menyebabkan masalah politik yang lebih serius."