Kajian CISSReC Terkait Keamanan dan Ketahanan Siber

Jakarta, Cyberthreat.id - Pakar keamanan siber CISSReC, Pratama Persadha, memaparkan empat hal krusial di dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan ruang siber (cyberspace) saat menjadi narasumber dalam IndoSec 2019 di Jakarta, Rabu (4 September 2019).

Tahun 2025, kata dia, potensi ekonomi digital Indonesia memutar uang 100 miliar USD. Semua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di ruang siber (cyberspace) yang memiliki empat karekteristik ancaman yakni perang siber (cyber warfare), cyber attack (serangan siber), cyber espionage (kegiatan memata-matai ruang siber) dan cyber terrorism.

"Inilah kenapa Indonesia harus menekankan pentingnya rancangan jangka panjang negara dalam membangun keamanan siber," kata Pratama.

Berikut ini empat hal kajian CISSReC terkait keamanan dan ketahanan siber:

1. Indonesia harus mampu mengamankan infrastruktur kritis nasional (IKN).

Menurut Pratama, kondisi ruang siber Indonesia sangat rapuh. Bahkan ada yang menyebut cyberspace di Tanah Air telanjang dari ancaman siber. Pengamanan siber harus diperkuat di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Kelistrikan, Air, Transportasi, Pendidikan, Kesehatan, Perbankan dan Instansi Pemerintah.

Kehidupan manusia ke depan juga akan diwarnai Financial Technology (Fintech) yang bakal mengumpulkan dan memutar uang masyarakat dalam jumlah sangat banyak. Artinya, ruang siber harus dipastikan benar-benar aman.

"Peristiwa blackout PLN kemarin contohnya. Itu membuat kita sadar betapa masih rapuhnya Indonesia," kata dia.

2. Indonesia harus mampu mewujudkan dunia siber yang aman dan kondusif.

Salah satu edukasi yang penting terkait hal ini adalah penggunaan Privillaged Access Management (PAM). PAM sangat berguna dalam menjamin keamanan data yang dikelola oleh pengguna yang memiliki privileged access di dalam perusahaan maupun institusi pemerintah.

Para pemilik PAM, kata Pratama, adalah orang yang diintai para peretas maupun pihak yang berniat jahat. Dengan PAM, seharusnya bisa lebih memperkuat sistem dalam sebuah institusi maupun perusahaan.

"Menjaga informasi penting dan rahasia di instansi kita memang tidak mudah," ujarnya.

Hasil riset CISSReC di 9 kota besar tanah air memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk kota besar masih kurang kesadaran dalam mengamankan passwordnya.

"Ini jelas pintu masuk yang cukup berbahaya bagi para pemegang PAM. Lewat berbagai akun media sosial maupun email, orang-orang penting menjadi target yang bisa diretas, menjadi korban phising, bahkan blackmail akibat gawainya diretas," tegas dia.

3. Indonesia harus mampu mewujudkan ekosistem digital yang ideal.

Dengan keamanan dan ketahanan siber yang ideal, barulah tercipta ekosistem ruang siber yang ideal. Ekosistem yang ideal, kata dia, otomatis melahirkan ekonomi digital yang kuat. Bahkan secara fundamental bisa saja Indonesia tidak tergantung asing.

"Indonesia jangan hanya jadi konsumen. Pada 2023 nilai ekonomi dari industri keamanan siber dunia saja mencapai 639 miliar dollar AS. Ini hanya dari industri keamanan siber, bayangkan industri lainnya di dunia siber. Jadi, ini peluang besar bagi Indonesia."

Potensi ekonomi digital Indonesia sangat menggiurkan. Menurut riset Google dan Temasek dalam e-Conomy SEA 2018 Report, ekonomi digital Indonesia menembus 100 miliar USD pada 2025. Angka ini jauh meninggalkan Thailand (43) dan Singapura (22).

"Tentu akhirnya kita paham mengapa banyak sekali perusahaan teknologi asing ingin berkiprah dan mengambil pasar Tanah Air."

Potensi ekonomi digital Indonesia akan ditunjang bonus demografi pada 2022-2030. Program digital talent diperbanyak guna membangun dan mengembangkan SDM. Tahun 2019 Pemerintah mengalokasikan Rp 140 miliar untuk  penyiapan SDM keamanan siber, cloud computing dan artificial intelligence (AI).

Jumlah netizen Indonesia juga terus bertumbuh. Pada 2010 baru ada 40 juta orang mengakses internet, kini di 2019 mungkin sudah lebih dari 180 juta yang mengakses internet. Modal bagus untuk membesarkan industri siber di tanah air. Bahkan dalam kasus Go-Jek bisa masuk ke negara lain.

4. Indonesia harus menekankan pentingnya kerjasama internasional.

Kerjasama yang dimaksud Pratama adalah saling menguntungkan. Ada sharing pengalaman, teknologi dan saling mengisi. Kemudian dua kata kunci berkoordinasi dan berkolaborasi menjadi sangat penting dan sangat menentukan.

"Di sinilah Indonesia bisa mengambil peran," tegasnya.