Pemerintah Rangkul Media Massa Selesaikan Masalah Papua

Jakarta, Cyberthreat.id - Pemerintah mengumpulkan para pemimpin redaksi media massa Tanah Air di Kementerian Kominfo pada Selasa (3 September 2019) malam membahas Perkembangan Arus Informasi di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian disertai perwakilan Kementerian Luar Negeri menggelar pertemuan tertutup dengan Forum Pemred tersebut.

Usai pertemuan Menkominfo Rudiantara mengatakan Pemerintah siap mencabut pemblokiran atau pembatasan internet di Papua secara bertahap. Artinya, kata dia, kabupaten/kota yang suasananya kondusif akan segera diaktifkan seluruh jenis layanan telekomunikasi.

Pemerintah akan berkoordinasi dengan stakeholder di lapangan seperti TNI/Polri untuk menentukan wilayah mana yang akan mendapatkan pemulihan koneksi terlebih dahulu. Provinsi  Papua diketahui memiliki 29 Kab/Kota dengan Provinsi Papua Barat terdapat 13 Kab/Kota.

"Kita akan lihat nanti daerahnya dan kami sudah punya daftar daerahnya. Pokoknya tanggal 5 September sudah dimulai pemulihan secara bertahap, tapi kami butuh waktu hitungan jam. Paling lama dibutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk pulih. Namun kalau terjadi eskalasi, maka pembatasan juga bisa dilakukan dalam hitungan jam," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Rudiantara sekaligus mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 555 ribu Uniform Resource Locator (URL) yang aktif menyebar hoaks, disinformasi dan provokasi.

Platform media sosial Twitter paling banyak menjadi media penyebaran hoaks sementara akun-akun asli terdapat 100 ribu lebih.

"Sumbernya ada di luar negeri dan sumber dalam negeri. Kalau sumbernya dari luar negeri belum tentu warga negara tersebut yang melakukan, tapi bisa jadi karena dikirim dari negara tersebut."

Analis intelejen dan keamanan UI, Stanislaus Riyanta menilai cara Pemerintah merangkul media massa dalam menyelesaikan masalah Papua memang ditunggu masyarakat.

Menurut dia, 555 ribu URL yang aktif menyebar hoaks tidak bisa diselesaikan sendiri namun harus berkoordinasi dengan media massa dan masyarakat.

"Media massa bisa jadi agen kontra propaganda bagi Pemerintah karena kalau kita lihat kubu anti NKRI leluasa menyebarkan propaganda di media sosial," ujar dia.