Rudiantara Sebut Ada 500 Ribu URL Sebar Hoaks Soal Papua
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat rapat bersama anggota DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu. | Foto: Cyberthreat.id/Rahmat Herlambang
Padang, Cyberthreat.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, ada 500 ribu URL atau alamat situs web terdeteksi menyebar hoaks terkait situasi di Papua dan Papua Barat.
Karena alasan itulah, kata dia, layanan internet seluler di kedua provinsi tersebut masih dibatasi hingga sekarang. Ia khawatir konten-konten tersebut berpotensi memperkeruh situasi.
"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong, tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Rudiantara di Padang, Senin (2 September 2019) seperti dikutip dari Antaranews.com.
Ia menyebut pemulihan akses akan dilakukan secara bertahap tergantung situasi terkini. Ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten di Papua Barat yang saat ini masih dibatasi akses internetnya.
"Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahas skenario pemulihan itu," ujar dia.
Rudiantara mengatakan, saat ini sudah ada tim yang menilai situasi Papua terkini. Jika memang sudah kondusif, akan dipulihkan per daerah.
Pembatasan internet tersebut telah berlangsung dua pekan sejak meletusnya demonstrasi di sejumlah wilayah di kedua provinsi. Unjuk rasa itu memprotes sikap penghinaan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Dalam video yang menjadi viral di media sosial, muncul hinaan dan merendahkan kepada mahasiswa dengan kata-kata: monyet.
Terpisah, Pemprov Papua Barat menyatakan, jaringan internet melalui sambungan wifi dan Indihome di wilayahnya berangsur pulih setelah sempat lumpuh total sejak kerusuhan 19 Agustus lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Instia di Manokwari, Senin, mengatakan, telah meminta Kementerian Kominfo untuk membuka jaringan internet.
"Sejak Minggu (1 September) jaringan wifi dan Indihome sudah bisa kita akses kembali. Tapi, untuk jaringan data semua operator belum bisa," sebut Pieter.
Kemarin, Menteri Kominfo kembali menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Pertemuan tersebut untuk membahas tentang layanan jaringan internet di Papua Barat.
"Intinya pertemuan ini untuk saling memberikan masukan dan pertimbangan tentang apakah pemblokiran masih perlu dilanjutkan atau dibuka," ujar Rudiantara.
Merespons pertemuan itu, Pemprov Papua Barat pun kembali membuat surat agar jaringan internet baik pada sambungan wifi, Indihome maupun data dari operator bisa kembali diaktifkan.
Menurut Pieter, pemblokiran internet cukup berdampak terhadap layanan pemerintah serta aktivitas ekonomi di daerah. Jika pemblokiran berlangsung lama dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan persoalan baru di Papua Barat.
"Itu yang menjadi pertimbangan, sehingga bapak gubernur berharap Kominfo bisa segera mengaktifkan seluruh jaringan internet. Itu juga dilakukan untuk menunjukkan kepada daerah lain bahwa Papua Barat aman dan kondusif," kata Pieter.
Ia mengutarakan, sebagian besar layanan pemerintahan saat ini sudah menggunakan sistem elektronik. Saat jaringan internet terganggu seluruh layanan yang berbasis dalam jaringan (daring) turut terganggu.
"Layanan kesehatan terganggu, pendidikan terganggu, usaha masyarakat terganggu, layanan kependudukan terganggu. Semua bermasalah karena bergantung pada jaringan internet. Kalau ini berlangsung lama tentu situasi daerah akan goyang karena semua tidak bisa jalan," tutur dia.
