Banyak Diksi Digital di Debat Capres Pamungkas

Jakarta, Cyberthreat.id - Debat kelima capres yang berlangsung Sabtu (13/4/2019) secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi digitalisasi di seluruh sektor kehidupan. 

Berkali-kali kedua pasangan capres-cawapres berbicara perangkat elektronik terkait ruang siber mulai dari e-sports, e-commerce, IT, ekosistem online, e-government, e-KTP, fintech, Big Data hingga DeDi (Desa Digital).

Debat Pamungkas dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri sejatinya final battle untuk meraih simpati menuju 17 April 2019. Bobotnya dinilai cukup besar sebagai daya tarik bagi pemilih.

Dalam satu kesempatan capres 01 Joko Widodo melontarkan pertanyaan mengenai pengembangan e-sports Mobile Legends dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi digital.

"Kita harus tanggap dengan perubahan yang begitu cepat. Ada Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) dan Big Data," kata Jokowi.

Cawapres 02 Sandiaga Uno mengatakan mereka akan fokus pada pengembangan ekosistem berbasis ekonomi digital yang membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah, kata dia, akan memfasilitasi segala bentuk ekonomi digital.

"Karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang," kata Sandiaga.

Cawapres 01 Ma'ruf Amin menyatakan akan memperkuat lembaga keuangan syariah termasuk lewat konsep financial technology (fintech). Ia akan memberdayakan segala sektor di fintech mulai dari produk yang market friendly hingga pendampingan.

"Serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengerjakannya," kata Ma'ruf Amin.

Capres 02 Prabowo Subianto mengatakan pemanfaatan IT harus menghasilkan transparansi dan kecepatan layanan kepada masyarakat. Ia menilai pembangunan ekonomi selama ini salah arah, tapi tetap menyinggung ekonomi digital.

"Termasuk digital ekonomi untuk penerimaan Zakat," ujar Prabowo.

Potensi Kerawanan Terlupakan 

Analis politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan munculnya diksi digital di debat capres jangan sebagai pemanis atau janji saja. Siapapun yang terpilih, kata dia, harus mampu membuktikan perkataannya saat menjabat.

Dalam konsep digitalisasi, ujar dia, potensi kerawanan akan selalu ada dan faktor keamanan krusial bagi semua negara maju yang telah menerapkan digitalisasi pada semua lini.

"Regulasi ekosistemnya harus dibangun, jika tidak percuma saja inovasi dan teknologi hadir, tapi kebijakan tidak ada," ujar Dedi kepada Cyberthreat, Minggu (14/4/2019).

Sebagai contoh, kata Dedi, Indonesia pasar besar e-commerce sehingga harus menghadirkan kebijakan yang mendukung ekosistem digital termasuk memperhitungkan aspek keamanan seperti perlindungan terhadap data-data konsumen.

"Beberapa daerah telah membangun technopark, sebuah ruang inkubasi industri berkaitan teknologi digital. Tetapi sampai hari ini tidak berhasil turun ke pasar."

Commitee Member of International Conference on Cyber Warfare and Security Kolonel Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia harus memiliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber. 

Banyak potensi kerawanan yang akan dihadapi jika konsep digital diterapkan.

"E-commerce kita banyak dari luar. Sekian ratus miliar lari ke luar semua sehingga banyak aspek yang harus dilindungi," ujarnya kepada Cyberthreat beberapa waktu lalu.