India Putus Seluruh Telekomunikasi, Kashmir Jadi Negara Mati

Srinagar, Cyberthreat.id – Sejak pencabutan status khusus oleh Pemerintah India pada Senin (5 Agustus 2019), Kashmir kini menjadi “negara mati” sebab penduduk tak bisa saling berkomunikasi dan mengetahui apa yang terjadi negara bagian tersebut.

Di hari kedua ini, India memutus segala komunikasi baik televisi, telepon, maupun internet di wilayah tersebut. Pemutusan itu, menurut Reuters, Selasa (6 Agustus), guna mencegah gelombang protes atas penghapusan status konstitusional untuk Kashmir dan Jammu itu.

Kedua wilayah tersebut merupakan satu-satunya negara bagian di India yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Selama ini status keduanya dijamin oleh konstitusi India yang tercantum dalam Pasal 370. Sekitar 12 juta orang tinggal di Jammu dan Kashmir.

“Seluruh wilayah Jammu dan Kashmir selama ini menjadi perebutan antara India dan Pakistan. Masing-masing negara mengklaim wilayah penuh, tetapi hanya menguasai sebagian wilayah,” tulis BBC.

Sejarah Pasal 370

Pasal 370 disusun menyusul partisi subkontinen India pada 1947. Dalam peristiwa itu, Jammu dan Kashmir, sebagaimana halnya wilayah-wilayah lain yang berpenduduk mayoritas Muslim, diperkirakan akan bergabung dengan Pakistan.

Namun, sang raja wilayah itu, yang semula menghendaki Jammu dan Kashmir merdeka, bergabung dengan India sebagai imbalan atas bantuan dalam mengatasi penyerbuan kelompok suku dari Pakistan.

Pada 1949, ketetapan khusus ditambahkan ke dalam konstitusi India untuk memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir.

Pasal 370 memungkinkan negara bagian itu memiliki undang-undang dasar sendiri, bendera sendiri, dan berhak menjalankan segala urusan pemerintahan, kecuali hubungan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.

Namun, kekhususan itu akan segera berakhir begitu dekrit ditandatangani presiden, kata Menteri Dalam Negeri Amit Shah, ketika mengumumkan keputusan tersebut di parlemen, Senin.

"Menyusul rekomendasi parlemen, presiden mengumumkan bahwa mulai dari hari ditandatanganinya deklarasi oleh Presiden India dan di hari penerbitannya di berita acara negara, maka semua bagian dari Pasal 370 akan tidak berlaku, kecuali satu bagian saja di pasal itu," jelas Amit Shah.

Dengan pencabutan tersebut, untuk pertama kalinya orang-orang dari luar negara bagian sekarang boleh membeli tanah dan rumah di Kashmir. Akibatnya, penduduk mayoritas Hindu sekarang dapat menetap di Kashmir yang akan mengubah demografi di sana.

Pengumuman itu sontak ditentang keras oleh para politikus partai-partai oposisi yang hadir dalam sidang yang menyoraki menteri dalam negeri.

Penentangan juga disampaikan oleh mantan Menteri Besar Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti, yang menyebut pencabutan status khusus sebagai penjajahan oleh India di wilayah tersebut.

"Hari ini (baca: Senin) merupakan hari yang paling kelam dalam kehidupan demokrasi India," katanya seraya menambahkan bahwa "keputusan sepihak" pemerintah adalah "ilegal dan tidak konstitusional," tegas Mufti dalam keterangannya.

Kashmir sejak 1947 menjadi wilayah konflik antara India dan Pakistan yang keduanya saling mengklaim wilayah. Selama itu mereka telah berperang sebanyak dua kali.

Komunikasi Diputus

Rumah Sakit Lal Ded di kota utama, Srinagar, berjuang untuk tetap bisa melayani publik meski kondisi jaringan telekomunikasi mati. Staf bekerja lembur di rumah sakit yang memiliki 500 tempat tidur itu. Ambulans telah dikirim untuk menjemput dokter dan perawat.

Polisi bersenjata berpatroli setiap beberapa ratus meter di kota. Institusi pendidikan dan sebagian besar toko di lingkungan perumahan ditutup.

Pemadaman telekomunikasi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di Jammu dan Kashmir. Pemadaman jaringan seluler dan internet dilakukan sejak Minggu (4 Agustus) dan selanjutnya pemutusan untuk jaringan televisi dan telepon rumah.

Warga Kashmir mengeluhkah keputusan Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi yang mengendalikan arus informasi. Mereka mengaku kesulitan untuk mengetahui apa yang terjadi di negara bagian itu.

Sejak akhir pekan lalu, lebih dari 200 telepon satelit dikeluarkan untuk semua kantor polisi dan pejabat senior di pemerintahan setempat, kata pejabat lokal kepada Reuters akhir pekan lalu.

Seorang pejabat yang menolak disebutkan namanya, mengatakan kepada wartawan di New Delhi bahwa pembatasan itu bersifat pencegahan dan kembali normal segera.

Tak hanya itu, di sejumlah wilayah, pihak berwenang juga menerapkan aturan untuk melarang pertemuan lebih dari empat orang, dan beberapa pemimpin politik lokal dimasukkan ke dalam tahanan rumah.

"Selain memblokir akses wartawan, pemerintah telah mempermalukan rakyat Kashmir dengan menutup seluruh negara mereka," kata Sagarika Ghose, seorang penulis dan konsultan editor surat kabar Times of India.

Wartawan BBC Aamir Peerzada di Srinagar, mengatakan, "Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bagian lain negara bagian, kami tidak dapat berbicara dengan orang lain,” kata dia.

Para jurnalis yang bekerja di Srinagar dan wilayah lain berjuang untuk mendapatkan informasi tentang kedua wilayah itu.