Listrik Padam, Seruan Copot Menteri BUMN Menggema di Sosmed

Cyberthreat.Id - Seruan agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno menggema di linimasa Twiter dan menempati salah satu dari 10 topik yang paling banyak diperbincangkan di  sosial media itu hingga Senin sore, 5 Agustus 2019. 

Sejumlah netizen mengungkapkan kekesalannya lantaran putusnya aliran listrik di Jakarta dan sebagian Pulau Jawa. Menteri BUMN dinilai sebagai sosok yang paling bertanggung jawab lantaran PT PLN berada di bawah Kementerian BUMN. 

“Seharusnya menteri BUMN mundur tuh klo punya malu,” tulis pemilik akun @Asmara_Maudy.

“Yang benar menteri BUMN dan direksi PLN yg harus diganti,berapa nyawa yg di pertaruhkan dengan kecerobohan PLN?,” tambah pemilik akun @Handriko_Thea. 

Sejumlah netizen juga mempertanyakan ketidakhadiran Menteri BUMN Rino Soemarno saat Presiden Jokowi mendatangi kantor PLN pagi tadi. 

“Pak @jokowi rapat sama dirut PLN kok Menteri BUMN nya gak ada?... Kurang asemmm ya.... #matilampulagi,” tulis pemilik akun   @RisKhaAmalia. 

Tentang ketidakhadiran Menteri BUMN Rini Soemarno dijawab oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, Rini Soemarno sedang berada di tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. 

Tentang arahan Presiden Jokowi langsung kepada Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, Moeldoko mengatakan,”Iya langsung dirut. Sama seperti tentara kalau nggak ada Panglima di Korem, Danremnya langsung, kumpulin, duduk sini," kata  Moeldoko sambil tertawa seperti dilansir detikcom. 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam yang membidangi urusan energi menilai Menteri Rini bertanggung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat.

"Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN," kata Ridwan kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Menurut dia, Rini terkesan membiarkan manajemen PLN  morat-marit setelah Dirut PLN Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK. Saat ini posisi tersebut masih kosong dan sementara telah ditunjuk Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

"Kenapa saya bilang ini tanggung jawab Menteri BUMN, karena dia membiarkan direksi PLN yang sudah kehilangan nakhkoda tidak melakukan perombakan signifikan. Dirut PLN harusnya diganti. Ini kan sekarang Plt Dirut, kewenangannya terbatas. Ini tanggung jawab Menteri BUMN, jadi bukan direksi PLN yang disalahkan ya. Menteri BUMN yang harus disalahkan karena tidak mengantisipasi," sebutnya.

Ridwan menjelaskan jajaran direksi PLN terlihat kehilangan arah dalam tiap rapat dengan Komisi VII DPR. Kejadian listrik padam massal, menurut dia, akibat PLN saat ini tidak berani mengeksekusi program-program yang telah direncanakan.

"Ini saya melihat sejak 12 bulan terakhir, sejak dirut PLN Sofyan Basir jadi saksi di KPK, direksi PLN sudah tidak fokus kerjanya. Ini terlihat kalau rapat dengan Komisi VII DPR. Saling lempar-melempar, tidak ada yang berani ambil keputusan. Inilah akibatnya jaringan seharusnya sudah dikerjakan, ditenderkan tapi nggak ada berani yang mengerjakan," kata Ridwan.

"Seandainya dikerjakan itu kerjanya cuma 3 bulan. Paling lambat 6 bulan. Harusnya sudah selesai dan tidak mesti sampai terjadi blackout seperti ini kalau dikerjakan dari kemarin. Padahal ini RUPTL 2019," tambah Ridwan. 

Sementara itu, Presiden Jokowi pagi tadi terlihat geram saat mengunjungi kantor pusat PT PLN. Tiba pukul  09:00 WIB, Jokowi langsung menuju ruang rapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN, Sripeni Inten.

Sripeni Inten, yang baru beberapa hari  mengisi jabatan pimpinan PLN,  harus menerima letupan kemarahan Jokowi.

Berikut pernyataan lengkap Jokowi ketika memulai rapat dengan PLN  seperti dilansir dari CNBC Indonesia:

Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin. Dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. 

Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik? Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002. 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi. 

Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN namun banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali. MRT misalnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simple-simple saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang, ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi di masa masa yang akan datang.

Mendengar keluhan langsung dari Jokowi, Sripeni Inten lantas meminta maaf atas insiden ini. Ia kemudian menjelaskan musabab terjadi pemadaman dalam skala besar tersebut.

Sripeni bahkan tak sungkan menyebut bahwa proses pemulihan pasca pemadaman massal itu berjalan cukup lambat. Menurutnya, kejadian ini memang berada di luar kendali perusahaan pelat merah kelistrikan tersebut.

Atas nama direksi kami mohon maaf atas kejadian hari Minggu. Mohon izin Pak Presiden, kami laporkan bahwa pada sistem kelistrikan di Jawa - Bali ini terdapat dua sistem yaitu Utara dan Selatan, di mana sistem transmisi ini masing-masing memiliki dua sirkuit. Jadi totalnya 4 sirkuit/jaringan. Yang menjadi backbone yaitu jaringan 500kv. Kalau dari Utara adalah Rembang, Ungaran, Mandiraja dan kemudian yang Selatan, Kediri, Kasugihan, Tasik, dua-duanya adalah 50kv.

Kemudian yang terjadi pada hari minggu, jadi pada Utara, pada titik di jaringan Ungaran - Pemalang, itu di kecamatan Gunung Padi, terjadi gangguan di mana gangguan pertama terjadi 11.48 WIB, kemudian sirkuit kedua juga mengalami gangguan. Kemudian secara otomatis pasokan listrik dari Timur ke Barat; ini dalam rangka efisiensi, pasokan listrik murah ditransfer dari Timur ke Barat.

Salah satu mitigasi yang telah dilakukan oleh kami adalah membangun PLTU murah, di pusat beban yaitu di wilayah Barat, sekarang sedang berjalan. Salah satunya yang akan beroperasi pada tahun ini adalah Jawa 3.100 mV akan masuk pada 2019, kemudian 2020 1000 mV, dan selanjutnya 2023 akan ada 1000 mV dari Suralaya 9 dan kemudian 2024 1000 mv lagi dari l Suralaya 10.

Dari kondisi seperti itu, maka secara otomatis transfer daya dari Timur ke Barat sebesar 2000 mV pindah jalur menuju ke jalur Selatan. Pada Minggu ini sudah jadi rutin, beban rendah, sehingga kami melakukan perbaikan/pemeliharaan jaringan. Yang dipelihara adalah yang di Selaran di Kediri, Kasugihan, satu sirkuit dipelihara. Sirkuit yang pertama. Sehingga itu tinggal satu sirkuit saja. 

Pada waktu pindah dari Ungaran ke Kasugihan dan Tasik, inilah kemudian membuat goncangan dalam sistem. Guncangan ini kemudian secara proteksi sistem ini melepas. Yang dilepas adalah Kasugian dan Tasik, sehingga aliran dari Timur ke Barat mengalami putus. Di timur masih bertegangan Pak. Jadi pukul 11.48 WIB, sistem kelistrikan di Jawa dan Bali, khususnya Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, normal Bapak. 

Kemudian karena lepas, maka tegangan turun. Kalau turun maka secara proteksi pembangkit yang ada di sistem Barat itu mengalami proteksi melepaskan diri dari sistem. Karena frekuensinya drop sampai 46 hz. Kemudian ini secara proteksi kesisteman mesin pembangkit melepaskan diri. 

Dari melepaskan diri ini kemudian upaya yang dilakukan PLN adalah memaksimalkan bagaimana perbaikan atau proses transfer dari timur ke barat tetap berjalan. Sedikit demi sedikit. Kami memang mohon maaf Pak prosesnya lambat kami akui Pak. Kami mengharapkan sebenarnya sudah masuk ke Suralaya kembali masih dalam posisi hot start. Artinya, PLTU masih bertegangan sedikit dan tidak mati sama sekali. Dia tidak dalam kondisi dingin sehingga tidak memakan waktu sampai 4 jam untuk kemudian distart kembali. 

Kejadiannya kemarin, masuk ke Saguling, kemudian dihidupkan. Ini pada pukul 14.00 bapak. Nah Saguling memiliki peran untuk menstabilkan daya karena sistem di Jawa Bali ini kemudian pada waktu emergency ini sangat membutuhkan pembangkit penstabil daya dan tegangan. Kemudian dari Saguling, masuk ke Cibinong - Depok, dan kemudian ke Gandul.

Nah dari Gandul ini pasokan daya kemudian ditransfer ke Balaraja dan ke Suralaya. Namun posisinya sudah cukup lama Pak, sehingga masuk ke Suralaya sudah cold start. Mesin sudah dingin sehingga sampai saat ini kami bisa memprediksikan dalam waktu 4 jam, PLTU Suralaya dengan kapasitas 2.800mV di sana. Cukup untuk memasok sistem Jawa Barat dan Banten menjadi mundur Bapak. Karena baru tadi pagi pukul 3. Artinya lebih dari 8 jam sudah masuk posisi dingin, ini baru masuk satu 400 mV yaitu unit 3. Kemudian dari Gandul pasokan menuju ke Muara Karang dan kemudian ke Priok.

Priok dan Muara Karang mendukung DKI Bapak. Dan tipe pembangkit PLTGU Priok dan Muara Karang ini adalah cepat untuk start. Jadi memang dirancang untuk beroperasi kembali. Baru sampe di Priok dan Muara Karang itu pukul 18 Bapak. Oleh karena itu kalau kami perhatikan Bapak, dalam masyarakat ada yang sudah masuk pukul 19.00, 20.00, 21.00, dan 22.00. Bertahap Bapak. Karena waktu emergency, sistem harus dijaga secara tegangan maupun frekuensi karena kalau frekuensi turun, pembangkit yang sudah beroperasi dikhawatirkan akan lepas kembali. Jadi memang hati-hati dalam kondisi emergency. Semuanya turun, maka kami harus menghidupkan satu persatu dengan cermat dan hati-hati.

Kami mengakui dalam proses kami ada beberapa hal yang harus dipangkas dalam hal penormalan kembali, terutama cascading. Mulai dari 500 kV turun ke 150 kV kemudian masuk ke 20 kV, masuk ke distribusi dan jaringan pelanggan. Dan ini merupakan cascading antara peran penyaluran dan distribusi.

 Inilah kami mohon maaf karena cascading ini lah -- kami akui akan dipangkas - kami akan satukan menjadi advance integrated control center akan mengombinasi antara penyaluran dan distribusi dari 150 ke 20 kv. Itulah yang mungkin ini bisa lebih baik dalam rangka percepatan. 

Mendengarkan penjelasan dari Sripeni Inten, Jokowi malah mempertanyakan kapasitas para direksi PLN. Pasalnya, masalah ini sudah pernah kali terjadi, dan seharusnya menjadi pelajaran penting bagi perseroan.

Pejelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya Bapak Ibu semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung? Apalah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian? Sehingga kita tahu sebelumnya? Kok tahu-tahu drop? Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya.

Mendengar respon Presiden Jokowi, Sripeni kembali menghaturkan permohonan maaf. Dia menegaskan, bahwa seluruh jajaran perusahaan telah memiliki kalkulasi sendiri dalam menghadapi masalah ini.

Mohon izin menambahkan Bapak. Tadi yang disampaikan mengenai kalkulasi, kami memiliki ketentuan Bapak, N minus 1 kemudian paling emergency N minus 1 minus 1. N itu adalah jumlah sirkuit Bapak, di dalam sistem yang memasok yaitu Utara dan Selatan. Itu ada 2 Sirkuit di Utara dan 2 sirkuit di Selatan. Jumlahnya 4, kemudian 2 hilang secara tiba tiba jadi menjadi N minus 2, kemudian satu itu sudah ada pemeliharaan artinya pemeliharaan yang dibolehkan hanya 1 line, yaitu di Selatan.

Ini yang tidak kami antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus memang ini secara teknologi akan kami investigasi lebih lanjut Bapak, berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut mudah-mudahan dari sisi keteknisan.

Jokowi pun seakan tak mau mendengar lagi penjelasan yang disampaikan PLN. Kepala Negara menginginkan agar masalah pemadaman massal ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya agar tak berkelanjutan.

“Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya, yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi. Saya ulang, jangan sampai keulang kembali! Itu saja permintaan saya. Oke marilah terima kasih,” ujarnya. 

Usai pertemuan, Jokowi tak menjawab pertanyaan yang diajukan awak media.[]