GreyCortex: Standar Keamanan Siber di Sektor Publik Penting

Jakarta, Cyberthreat.id - Engineering Director GreyCortex, Vladimir Sedlacek, menilai setiap pemerintahan perlu menerapkan standar keamanan siber untuk seluruh infrastruktur digital yang melayani sektor publik. Negara, kata dia, baru bisa berjalan efektif dan efisien jika standar teknologi diikuti dengan baik oleh semua komponen negara tersebut.

"Peran negara itu penting dalam menerapkan standar keamanan. Saya sebut ini kritis demi berjalannya fungsi negara," kata Sedlacek dalam diskusi di Jakarta, Rabu (31 Juli 2019).

Ia mencontohkan perkembangan Malware Stealth yang kini sudah bisa menyamar lalu menginfeksi komputer perusahaan/instansi sehingga mampu mencuri berbagai data bernilai.

Stealth, sesuai namanya, mampu menyamarkan diri serta menghindari pendeteksian, bersembunyi dalam sistem dalam waktu yang lama. Sering digunakan dalam targeted attack atau spionase sehingga korban yang disusupi tidak menyadari bahwa seluruh asetnya telah dijebol habis-habisan.

"Jika standar keamanan ini diterapkan di pemerintah dan sektor publik tentu perlu perubahan besar. Jika ada aturan yang mengatur seperti cyber law, maka sumber daya tambahan juga diperlukan," ujarnya.

Sedlacek mengambil contoh Estonia yang pernah mengalami kelumpuhan total pada April 2007 akibat serangan siber. Kejadian itu, kata dia, menjadi pelajaran berbagai pemerintahan dan negara di dunia terkait keamanan siber. Apalagi negara sebesar Indonesia yang menurut dia punya potensi besar di sektor digital maupun sektor layanan publiknya.

"Intinya, lewat standar itu pemerintah punya tugas dan kewajiban mengatakan kepada seluruh organisasinya bahwa kita perlu mempertahankan diri," ujarnya.

IT Security Consultant PT Prosperita-ESET Indonesia, Yudhi Kukuh, mengatakan peran pemerintah memang harus ditingkatkan dalam menerapkan standar keamanan siber. Mengingat, semua sistem layanan publik kini sudah banyak yang beralih ke sistem digital.

Kemudian pertumbuhan industri IT di internet meningkat tajam yang menurut Kukuh adalah masa depan. Cybersecurity, kata dia, melihat potensi ekonomi di Indonesia yang merupakan negara dengan pasar dan sumber daya terbesar.

"Lihat Ransomware, Malware, DoS, DDoS dan sebagainya. Semua alasannya kebanyakan ekonomi. Sebenarnya dengan UU semua kantor swasta dan pemerintah butuh keamanan. Tapi intinya adalah Kesadaran pemerintahan yang diikuti oleh seluruh instansi."