ICW Gencarkan Literasi Antikorupsi Via Platform Online

Jakarta, Cyberthreat.id - Indonesia Corruption Watch merambah dunia digital untuk terus mengampanyekan tentang literasi antikorupsi.

Salah satunya, melalui platform online Akademi Antikorupsi yang diharapkan bisa menjangkau berbagai kalangan tanpa terbatas ruang dan waktu.

“Saat ini semua sudah digitalisasi, kami mau tidak mau harus menggunakan teknologi untuk memberikan literasi. Selain bisa menjangkau semua orang ada pertimbangan yang kami kira akan lebih efisien,” ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo ketika ditemui Cyberthreat.id di Jakarta, Jumat (26 Juli 2019).

Akademi Antikorupsi adalah wadah bagi para aktivis dan masyarakat untuk belajar secara online maupun offline tentang korupsi dan cara-cara pemberantasannya.

Kehadiran Akademi Antikorupsi didasari oleh keprihatinan terhadap praktik korupsi yang masih menjadi persoalan utama bangsa Indonesia. Akademi Antikorupsi resmi diluncurkan sejak 2018.

Pada awal dirilis Akademi Antikorupsi menawaran enam mata kuliah, tapi saat ini sudah diperbarui menjadi tujuh mata kuliah, yakni Pengantar Antikorupsi untuk umum, Pengantar Antikorupsi untuk pelajar, Pengantar Antikorupsi program khusus, Pedadogi Kritis dan Pendidikan Antikorupsi, Korupsi dan Kemiskinan, SAKTI–Pengantar Hukum Korupsi, serta Sosiologi Korupsi.

“Semua materi yang ada di Akademi Antikorupsi diberikan sesuai dengan kebutuhan dan hal hal yang kami rasa sangat penting” tutur Adnan.

Materi-materi tersebut nantinya diberikan oleh para aktivis antikorupsi serta dosen tamu dari kalangan akademisi maupun praktisi dalam pemberantasan korupsi yang bergabung di ICW dan juga gerakan serupa.

Untuk mengikuti Akademi Antikorupsi ini sangatlah mudah, pengguna tinggal membuka situs web www.akademi.antikorupsi.org dan melakukan pendaftaran. 

Akademi Antikorupsi ini tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk klasifkasi peserta dibagi menjadi dua kluster yaitu pelajar dan umum.

“Saat ini jumlah peserta sudah hampir 2000-an dari seluruh daerah. Kami inginnya lebih banyak lagi sih biar mereka lebih aware,” ujar dia.

Transparansi

Penggunaan teknologi informatika di berbagai sektor, khususnya di pemerintahan dinilai bisa mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Menurut Adnan, adanya digitalisasi semua layanan akan tercatat secara sistematis dan transparan. Ia juga menilai saat ini orang akan sulit melakukan tindak pidana korupsi karena semuanya dipantau dan sangat mudah untuk dilacak.

“Kita tahu disemua lini khususnya pemerintahan sudah menggunakan sistem yang online. Contohnya pengadaan sekarang sudah online, dan ada transparasi. Jadi, kalau dia mau korupsi sudah pasti akan berpikir dua kali," tutur dia.

Tak hanya itu, menurut dia, hadirnya media sosial mampu membantu peningkatan kinerja pemerintah, khususnya di daerah-daerah.

“Sekarang masyarakat kalau tidak puas terkait dengan suatu layanan tertentu mereka akan langsung upload ke social media, otomatis dari situ akan menjadi kontrol dan pemerintah akan memperbaiki kinerjanya,” kata Adnan.

Ia juga menambahkan pemerintah harus selalu berinovasi dan mengembangkan teknologi untuk pencegahan korupsi.  

Menurut dia, ada banyak saluran yang bisa dimanfaatkan salah satunya dengan pembuatan kontren kreatif melalui media sosial. Konten kreatif tersebut menjelaskan bagaimana dampak sosial akibat korupsi.