Waka BSSN: Indonesia Butuh Industri ICT Nasional
Wakil Kepala BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun (tengah), Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo (kiri) dan Plt Deputi Bidang Proteksi BSSN Agung Nugraha saat diwawancarai awak media di Jakarta, Rabu (17 Juli 2019) | Foto: Faisal Hafis
Jakarta, Cyberthreat.id - Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Pol Dharma Pongrekun, mengatakan Indonesia sangat membutuhkan industri teknologi informasi nasional agar tidak tergantung impor peralatan dari negara lain.
"Kalau kita tidak mau diretas, maka kita harus membangun industri teknologi nasional sendiri," kata Irjen Pol Dharma usai dilantik sebagai Waka BSSN di Gedung BSSN, Ragunan, Jakarta, Rabu (17 Juli 2019).
Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 Tahun 2017 dan Perubahan Perpres No. 133 tahun 2017 mengamanatkan BSSN untuk melindungi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Itu belum termasuk amanat perlindungan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) dan e-commerce yang potensi ancaman dan kerawanannya cukup tinggi.
Dharma mengatakan potensi serangan sangat terbuka jika Indonesia tetap mengimpor peralatan asing. Kalau pun Indonesia belum mampu membuat, minimal anak-anak bangsa bisa melakukan duplikasi, inovasi atau pun regenerasi teknologi (customize).
"Kalau dibeli gelondongan tanpa di customize, otomatis produk dari luar itu akan mengetahui kelemahan peralatan tersebut. Kita tidak ingin data dan informasi diretas pihak lain dan merugikan negara."
Baca: Industri ICT Indonesia Impor Miliaran USD
Teknologi Netral dan Roadmap
Direktur Deteksi Ancaman BSSN, Sulistyo, menerjemahkan penggunaan teknologi yang dimaksud Waka BSSN Irjen Pol Dharma adalah teknologi netral. Konsepnya, kata dia, Indonesia tidak akan bergantung atau berpihak kepada teknologi negara tertentu.
"Kita tidak mengatakan teknologi yang dipakai harus dari negara tertentu. Itu netral teknologi. Definisinya lebih ke kepentingan nasional diutamakan," kata Sulistyo.
BSSN telah menyusun roadmap teknologi ke depan. Fokusnya, kata dia, selain mengamankan ruang cyber dan menjaga kedaulatan cyber, BSSN juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang akan membawa kesejahteraan bangsa.
BSSN juga menyusun rencana sesuai program Presiden Jokowi terkait Manajemen Talenta dan pengembangan SDM. Sulistyo mengatakan Indonesia butuh banyak talenta cybersecurity terutama tenaga yang berasal dari eksternal.
"Kita masih sangat kekurangan talenta. Selama ini BSSN kan hanya ditopang Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN). Nah, mungkin ke depan ada model rekrutmen baru sesuai kebutuhan."
