Facebook Tuduh Pemerintah Nikaragua Pakai Akun Palsu untuk Diskreditkan Oposisi

Cyberthreat.id - Pemerintah Nikaragua selama bertahun-tahun, menggunakan Facebook untuk mendiskreditkan pengunjuk rasa mahasiswa dan pihak oposisi.

Hal itu diungkap dalam laporan bulan Oktober 2021 oleh Meta (nama baru perusahaan induk Facebook) yang dirilis Senin (1 November 2021).

Lantaran melanggar aturan Facebook, pihak perusahaan menghapus hampir 1.000 akun, 140 halaman, 24 grup, dan 363 akun Instagram.

Menurut Meta, apa yang dilakukan oleh pemerintah Nikaragua adalah "operasi pengaruh" yang menyalahgunakan platformnya dengan membangun narasi yang menipu publik.

Selain pemerintah Nikaragua, Facebook menyebut operasi pengaruh itu juga melibatkan partai  Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) yang sedang berkuasa.

Upaya itu, kata Facebook, melibatkan beberapa lembaga pemerintah termasuk Mahkamah Agung dan Institut Jaminan Sosial Nikaragua.

"Ini terutama dioperasikan oleh karyawan Institut Telekomunikasi dan Pos Nikaragua (TELCOR), yang bekerja dari kantor pusat di Managua," kata Facebook.

Menurut temuan Facebook, operasi pengaruh tersebut juga melibatkan platform media sosial lain seperti TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Blogspot, dan Telegram, serta beberapa situs web yang dibuat menyerupai blog berita dan politik.

Aktivitas itu, kata Facebook, dimulai pada April 2018, ketika pemerintah Nikaragua menekan gelombang protes yang digerakkan oleh mahasiswa secara nasional.

"Pada awal 2018 - 2019, jaringan lintas platform berfokus untuk mendiskreditkan para pengunjuk rasa,
penyebaran informasi palsu dan pelaporan massal orang-orang yang menentang pemerintah," kata Facebook.

Mulai akhir 2019 dan seterusnya, tambah Facebook, karena jaringan menjadi lebih kompleks, jaringan ini beralih dari yang semula mengkritik oposisi dan pengunjuk rasa menjadi amplifikasi skala besar atas merek medianya sendiri dan konten pro-pemerintah.

"Kemungkinan upaya untuk mendominasi ruang publik di internet dengan pesan pro-pemerintah dan meredam suara-suara yang berbeda.”

Laporan perusahaan mengklaim bahwa meskipun operator menyamar sebagai warga biasa Nikaragua, penyelidikan menemukan bahwa banyak kegiatan dioperasikan dari entitas yang terkait dengan pemerintah.

Sekadar gambaran, pada Agustus lalu Amerika Serikat memberikan sanksi kepada lusinan pejabat dan anggota keluarga mereka sebagai tanggapan atas dugaan tindakan keras terhadap kandidat oposisi.

Facebook secara teratur mengekspos dan menghapus upaya propaganda oleh  pemerintah. Pada bulan September, misalnya, perusahaan menerbitkan rincian tentang aksi serupa yang diduga melibatkan Korps Pengawal Revolusi Iran. Pada bulan Juli, perusahaan mengumumkan kampanye yang terkait dengan militer Myanmar yang mencakup 79 akun, 13 halaman, delapan grup, dan 19 akun Instagram.

Aktivitas pemerintah Nikaragua, diungkapkan sebagai bagian dari laporan perilaku tidak autentik terkoordinasi bulanan perusahaan, menargetkan audiens domestik di negara itu sebelum terdeteksi oleh penyelidikan Facebook dan sebagai hasil pelaporan publik.

“Operasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menargetkan warganya sendiri sangat memprihatinkan ketika mereka menggabungkan teknik menipu dengan kekuatan dunia nyata dari suatu negara,” tulis Fecebook.

Disebutkan pula,  operasi ini hanyalah contoh terbaru dari “tren yang mengganggu” dengan situasi serupa tahun ini di Ethiopia, Uganda, Sudan, Thailand, dan Azerbaijan.

Operator Nikaragua mulai dengan membuat akun palsu pada tahun 2018 sebagai tanggapan atas protes yang dipimpin mahasiswa terhadap pemerintah.[]