Google Tutup Akses Taliban Lacak Akun-akun Pemerintah Afghanistan

Cyberthreat.id – Google sementara waktu menutup akses akun email pemerintah Afghanistan karena kekhawatiran terhadap jejak digital yang ditinggalkan oleh mantan pejabat dan mitra internasionalnya.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (3 September 2021), anak perusahaan Alphabet Inc tersebut mengatakan perusahaan sedang memantau situasi di Afghanistan dan “mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun-akun yang relevan.”

Sejak pengambilalihan cepat Afghanistan oleh kelompok militan Taliban dari pemerintah yang didukung AS, sejumlah laporan menyoroti tentang basis data penggajian dan biometrik orang Afghanistan yang bisa dieksploitasi oleh penguasa baru untuk memburu musuh-musuhnya, tulis Reuters, diakses Senin (6 September).

Bahkan, menurut seorang pegawai dari mantan pemerintah, Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan email-email mantan pejabat.

Akhir bulan lalu, pegawai tersebut mengatakan, Taliban telah memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja.

"Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya," kata pegawai itu.

Namun, ia menolak untuk menjalankan perintah itu dan sejak itu bersembunyi. Reuters tidak mengidentifikasi pria itu atau mantan kementeriannya karena mengkhawatirkan keselamatannya.

Catatan mail exchanger yang tersedia umum menunjukkan bahwa sekitar puluhan badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk menangani email resmi, termasuk kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi, dan pertambangan. Kantor protokol kepresidenan Afghanistan juga menggunakan Google, seperti yang dilakukan beberapa badan pemerintah daerah.

Pangkalan data dan email pemerintah yang menguasai dapat memberikan informasi tentang pegawai pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, sekutu suku, dan mitra asing.

Selain itu, tercatat pula bahwa layanan email Microsoft Corp juga digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah Afghanistan, termasuk kementerian luar negeri dan kepresidenan. Tetapi, tidak jelas langkah apa, jika ada, yang diambil perusahaan perangkat lunak untuk mencegah data jatuh ke tangan Taliban.

Microsoft menolak berkomentar.[]