Australia Pertimbangkan Regulasi Baru Atur Google Pay, Apple Pay dan WeChat
Ilustrasi via What Mobile
Cyberthreat.id - Pesatnya teknologi pembayaran digital membuat pemerintah Australia mempertimbangkan undang-undang baru untuk memperketat regulasi layanan pembayaran digital oleh raksasa teknologi seperti Apple dan Google Alphabet.
Bendahara Negara Australia Josh Frydenberg mengatakan dia akan "dengan hati-hati mempertimbangkan" itu dan rekomendasi lain dari laporan yang ditugaskan pemerintah mengenai apakah sistem pembayaran telah mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan permintaan konsumen.
Layanan seperti Apple Pay, Google Pay, dan WeChat Pay asal China, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, saat ini tidak ditetapkan sebagai sistem pembayaran, menempatkannya di luar sistem regulasi.
"Pada akhirnya, jika kita tidak melakukan apa pun untuk mereformasi kerangka kerja saat ini, hanya Silicon Valley yang menentukan masa depan sistem pembayaran kita, bagian penting dari infrastruktur ekonomi kita," kata Frydenberg dalam sebuah opini yang diterbitkan di surat kabar Australian Financial Review seperti dilansir Reuters, Senin (30 Agustus 2021).
Seperti diketahui, Silicon Valley yang disebut Frydenberg merujuk pada sebuah tempat di Amerika Serikat yang menjadi markas banyak perusahaan teknologi yang beroperasi secara global.
Bank for International Settlements (BIS) awal bulan ini menyerukan pengawas keuangan global untuk segera mengatasi pengaruh pertumbuhan 'Big Tech', dan sejumlah besar data yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok seperti Google, Facebook, Amazon dan Alibaba.
Frydenberg mengatakan, pemerintah federal yang didukung Departemen Keuangan telah menugaskan pengacara dan pakar pembayaran Scott Farrel untuk meninjau arsitektur peraturan sistem pembayaran. Hasilnya, ada tiga hal utama yang direkomendasikan.
Laporan itu menganjurkan peran yang lebih kuat bagi pemerintah federal, melalui bendahara atau Departemen Keuangan, dalam menetapkan arah stategis sistem, termasuk kewenangan untuk menunjuk perusahaan teknologi sebagai penyedia pembayaran, mengklarifikasi status regulasi dompet digital.
Rekomendasi lainnya adalah supaya pemerintah dan industri bersama-sama menetapkan rencana strategis untuk ekosistem pembayaran yang lebih luas dan bahwa kerangka perizinan terpadu untuk sistem pembayaran dikembangkan.
"Saya berkomitmen untuk mereformasi sistem pembayaran kami untuk mendorong persaingan dan mendukung inovasi. Sama seperti Hak Data Konsumen dan perbankan terbuka telah meningkatkan pilihan dengan pertukaran data pribadi, dan kotak pasir peraturan memberdayakan bisnis untuk menguji coba produk baru, demikian juga kerangka peraturan yang dimodernisasi untuk sistem pembayaran kami akan semakin mendorong transformasi digital Australia. Ini akan membantu menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan, dan ekonomi yang lebih kuat," kata Frydenberg.
Reserve Bank of Australia (RBA), bank sentral yang saat ini bertanggung jawab untuk menunjuk siapa yang menjadi penyedia layanan pembayaran, melaporkan bahwa pembayaran melalui dompet digital telah tumbuh menjadi 8% dari transaksi kartu langsung pada tahun 2019, naik dari 2% pada tahun 2016.
Commonwealth Bank of Australia, yang memperkirakan transaksi dompet digital lebih dari dua kali lipat pada tahun ini hingga Maret menjadi A$2,1 miliar, telah mendesak regulator untuk mengatasi "masalah persaingan" dan mempertimbangkan implikasi keamanan dari penggunaannya.[]
