Akses Platform Segera Dibuka, Nigeria Desak Twitter Bangun Kantor Perwakilan

Cyberthreat.id – Perseteruan antara Twitter dengan pemerintah Nigeria tampaknya bakal berakhir damai. Pemerintah Nigeria pada Rabu (11 Agustus 2021) mengatakan, berencana mencabut larangan media sosial microblogging tersebut.

“Resolusi damai sudah di depan mata,” kata Menteri Penerangan Nigeria Lai Mohammed, seperti dikutip dari The Associated Press. Namun, ia tak memberikan detail kapan blokir segera dicabut sehingga Twitter bisa dipakai kembali di negara berpenduduk terpadat di Afrika itu.

“Larangan Twitter akan segera dicabut…Kami telah menyepakati beberapa hal. Mudah-mudahan dalam beberapa hari atau pekan ke depan kami akan memutuskan,” ujar dia dikutip dari Reuters.

Dalam pernyataan kepada wartawan itu, Mohammed juga menyoroti desakan pemerintah perusahaan untuk mendirikan kantor perwakilan di negara tersebut. Twitter, katanya, telah setuju dengan permintaan tersebut, tapi baru bisa dilakukan pada 2022.

Pada 4 Juni lalu, Nigeria memblokir platform jejaring sosial itu setelah sebuah unggahan Presiden Muhammadu Buhari yang mengancam akan menindak kelompok separatis di negara itu dihapus. Unggahan itu mengacu pada konteks perang saudara pada 1967-1970, di mana saat itu Buhari bertugas sebagai tentara yang memerangi separatis di bagian tenggara Nigeria.

Lalu, menyangkut separatis saat ini, Buhari juga berpendapat bahwa akan “memperlakukan mereka dalam bahasa yang mereka mengerti”. Twitter menilai tweet presiden melanggar kebijakan “perilaku kasar”.

Namun, pemerintah Nigeria membantah bahwa larangan itu sebagai “pembalasan” langsung terhadap tweet presiden yang dihapus.

Hubungan Nigeria dan Twitter sebetulnya telah memanas sebelum cuitan presiden dihapus. Pada April lalu, Mohammed bereaksi keras ketika Twitter memilih Ghana, negara Afrika Barat yang jauh lebih kecil dengan Nigeria, sebagai kantor perwakilan pertamanya di Benua Hitam tersebut. Menteri Penerangan itu menuding bahwa perusahaan telah dipengaruhi pemberitaaan media yang salah terkait kejadian di Nigeria.

Tahun lalu, ramai di Twitter tentang kebrutalan polisi negara tersebut dalam menangani demonstran. Bahkan, insiden tersebut direspons oleh bos Twitter, Jack Dorsey, yang makin membuat berang pemerintah Nigeria.

Sejak Twitter diblokir, AS juga memberi tanggapan dan mengatakan bahwa tindakan itu melanggar demokrasi, sedangkan Amnesty International menyebut kebijakan larangan sebagai tindakan “tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kewajiban internasional Nigeria.”

Tak sedikit pengguna Twitter Nigeria menyesalkan pemblokiran itu dan akhirnya memilih untuk mengakses jejaring sosial dengan bantuan aplikasi jaringan pribadi virtual (VPN).

Juru bicara Twitter mengonfirmasi bahwa baru-baru ini perusahaan telah bertemu dengan pemerintah Nigeria membahas tentang pemblokiran platform, termasuk penyelesaian masalahnya.

“Tujuan kami adalah memetakan jalan ke depan bagaimana pemulihan Twitter untuk semua pengguna di Nigeria. Kami sedang menunggu kelanjutan diskusi dengan pemerintah Nigeria dan menanti layanan dipulihkan segera,” kata jubir tersebut.[]