Rumania Resmi Larang Huawei

Cyberthreat.id – Presiden Rumania Klaus Iohannis telah meneken rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang secara efektif melarang Huawei Technologies, Jumat (11 Juni 2021).

Perusahaan teknologi asal China itu dilarang ikut dalam pengembangan jaringan telekomunikasi 5G negara tersebut karena dianggap mengancam masalah keamanan nasional.

RUU tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat yang sejak era Presiden Donald Trump mendorong para sekutunya memblokir Huawei.

Dikutip dari Reuters, RUU tersebut bermula dari kerja sama (disebut Memorandum 5G) antara pemerintah AS-Rumania pada 2019. Rumania adalah sekutu setia Washington, bahkan seblum bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 2004.

Dengan diundangkan RUU tersebut artinya Rumania menjadi negara pertama di dunia yang meneken “Memorandum 5G” dengan AS di tengah perang dagang AS-China.

Di Uni Eropa, Rumania sebetulnya negara pertama yang meluncurkan layanan 5G, bahkan dengan peralatan Huawei. Sebelumnya, operator telekomunikasi Rumania—Orange, Vodafone, Telekom dan DIGI/RCS & RDS—telah menggunakan Huawei di jaringan mereka, termasuk jaringan inti. Jika perusahaan ini tidak memperoleh izin CSAT, maka operator telekomunikasi wajib mengganti peralatan tersebut dari jaringan.

Sejak 2019, Washington melihat Huawei sebagai bagian dari “mesin pengawasan global Partai Komunis China”.

Namun, berulang kali Huawei membantah tudingan AS dan perusahaannya bukanlah terafiliasi dengan pemerintah China dan tak melakukan aksi spionase untuk pemerintah.

Sementara, Kedutaan Besar China di Rumania memprotes dengan undang-undang baru tersebut karena bersifat diskriminasi. “Kami sangat menentang penggunaan standar non-teknis dan ketentuan diskriminatif untuk mengecualikan negara atau perusahaan mana pun dari pasar,” kata Kedutaan dikutip dari Hotnews.ro, portal berita tertua dan terbesar di Rumania, diakses Minggu (13 Juni).

Menurut Kedutaan, jika China dikecualikan, kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara akan secara substansi terpengaruh.

Kedutaan Besar China berpendapat bahwa penyimpangan dari norma-norma industri dan standar teknis untuk menilai keamanan siber bertentangan dengan akal sehat dan merupakan penolakan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil.

“Dan, esensinya adalah penyalahgunaan konsep ‘keamanan nasional’ untuk mengecualikan negara dan perusahaan tertentu merupakan tindakan khas diskriminasi dan penindasan politik,” ujar mereka.

Dalam UU tersebut, otorisasi produsen peralatan dan perangkat lunak 5G diberikan melalui keputusan perdana menteri berdasarkan persetujuan Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional Rumania (CSAT) dalam waktu empat bulan sejak tanggal permintaan.

Peralatan dari produsen 5G yang tidak memperoleh persetujuan CSAT hanya dapat digunakan 5 tahun di jaringan inti telekomunikasi, dan peralatan lainnya 7 tahun.

Eropa telah muncul sebagai medan pertempuran dalam teknologi 'Perang Dingin' yang dimainkan antara Beijing dan Washington, dan pesaing Huawei di Eropa, Ericsson dan Nokia dapat menjadi duopoli pemasok perangkat 5G jika China ditutup.[]