Menkominfo Luruskan Lelang Pita Frekuensi 2,3GHz Bukan untuk 5G, Tapi...

Cyberthreat.id - Pemerintah saat ini fokus untuk memperkecil disparitas akses internet antarwilayah. Saat bersamaan juga mempersiapkan deployment jaringan telekomunikasi 5G agar ekosistem lebih siap.

“Ada beberapa hal yang harus saya luruskan. Betul, kita saat ini harus mempersiapkan deployment 5G, tetapi di saat bersamaan fokus kita adalah dalam rangka meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas internet antarwilayah di seluruh wilayah negara kita melalui deployment 4G secara masif untuk masyarakat, itu tugas utama dan paling utama dalam rangka transformasi digital kita saat ini,” jelas Menkominfo Johnny G Plate dalam sedaring bertajuk "5G Masa Depan Komunikasi RI" di Jakarta, Rabu (28 April 2021).

Menteri Johnny menegaskan Indonesia tidak tertinggal dari negara lain karena banyak negara baru memulai implementasi 5G. Menkominfo menyontohkan Singapura yang kini deployment konektivtas 5G baru di kisaran dua persen, sedangkan di Filipina berada di kisaran 0,9 persen. 

“Banyak negara yang sudah melakukan implementasi 5G, iya betul, tetapi tidak secara massif Jadi, masih di tahap yang sangat awal semuanya. Kita pun di sini sudah melakukan, kalau saya tidak salah 12 kali trial 5G. Jadi, bukan tertinggal tetapi memang kita mempersiapkan agar ekosistem 5G itu siap benar-benar,” ujar dia dikutip dari situs web Kemenkominfo.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menyatakan hal yang harus diluruskan juga adalah lelang 2,3 GHz spektrum pita frekuensi bukan hanya ditujukan pada deployment 5G.

“Jangan sampai salah, nanti dunia dan para ahli mentertawakan Indonesia seolah-olah 2,3 GHz atau 2300 MHz ini hanya untuk 5G. Mohon maaf, nanti dunia mentertawakan kita karena kekhilafan dan kekeliruan komunikasi karena spektrum frekuensi utama untuk 5G tidak saja di 2,3 Ghz, tetapi di sisi yang lainnya pun. Jadi, semua level mencakup lower band, coverage band, dan high band, serta ultrahigh band. Ini harus jelas,” jelasnya.

Ketersedian pita frekuensi

Menkominfo menyatakan pemerintah akan terus melakukan farming dan refarming frekuensi spektrum untuk menjaga agar tersedianya pita yang memadai untuk deployment 5G.

“Kita boleh bangun infrastruktur, betapapun juga kalau tidak tersedia spektrumnya, enggak bisa itu 5G dilakukan. Saya mohon maaf dan saya harus luruskan, saya tidak tahu mulainya dari mana ini sampai 2,3 GHz ini diidentifikasi sebagai 5G,” ujarnya.

Kementerian Kominfo melakukan lelang 2,3 MHz ini untuk memastikan tersedianya atau memenuhi kebutuhan spektrum frekuensi telekomunikasi, khususnya melengkapi kebutuhan 4G dan mengawali initial showcase untuk 5G.

“Jangan sampai salah dan jangan dipenggal-penggal, dipotong-potong ini. Untuk itu, karena kita membutuhkan spektrum yang sangat banyak, kepada saya disampaikan saat ini kita menggunakan 737 MHz spektrum frekuensi untuk kebutuhan telekomunikasi nasional,” tegasnya.

Mengenai proyeksi kebutuhan deployment 5G, Menkominfo menyebutkan sebesar 2047 MHz spektrum atau masih kekurangan 1310 MHz yang dibutuhkan sampai tahun 2024-2025 dan seterusnya, sehingga perlu dilakukan farming frekuensi di semua level band.

“Ini jangan dicampuradukkan dan ribut dengan 5G, apalagi 5G ini ada tingkatan dan aplikasi atau peruntukannya untuk komunikasi, data dan atau ke autonomos ya atau robotisasi. Itu di level spektrum yang berbeda-beda,” ujar Menkominfo.

Untuk layanan telekomunikasi biasa dan kecepatan tinggi, tingkatan latensi yang rendah berada di level-level tertentu. Sementara, untuk kebutuhan robotic ada di frekuensi yang tinggi.

Menkominfo menyebutkan 5G tidak human-to machine, tetapi komunikasinya bergerak dari machine-to-machine berada di level spektrum frekuensi dan aplikasi teknologi yang berbeda.

“Jelas dulu kita ini, nantinya pemanfaatan IoT yang menjadi luar biasa pentingnya. Ini, saya mohon saat kita komunikasikan ke publik, kita lakukan dengan baik agar masyarakat kita nanti mendapat informasi yang lengkap dan tepat,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan Indonesia memerlukan jaringan 5G untuk mendukung akselerasi transformasi digital di seluruh wilayah tanah air Indonesia.[]