Wakil Ketua Komisi II: Sistem E-Rekap Jangan Beli dari Luar
Ilustrasi: Seorang wanita sedang mengambil gambar Situng di KPU RI | Foto: Rahmat Herlambang
Jakarta, Cyberthreat.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta KPU RI menyiapkan sistem teknologi dan informasi yang tangguh di Pilkada serentak 2020.
Di dalam bahasa ilmu IT dikenal sebagai sistem yang handal, aman dan terpercaya.
"KPU harus memastikan teknologinya robust atau tangguh, aman, tidak mudah rusak, tidak mudah di-hack, dan juga mudah digunakan," kata Mardani di Jakarta, Jumat (5 Juli 2019).
KPU RI memang telah menyiapkan rencana penerapan e-rekap yang memiliki kemiripan dengan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng). Sistem ini diperkirakan bakal menjadi alternatif Pemilu yang jauh lebih efisien dan lebih murah.
Berkaca dari pengalaman amburadulnya kinerja Situng di Pemilu serentak 2019, Mardani meminta KPU lebih transparan dan akuntabel. Artinya, kata dia, sebelum digunakan harus dilakukan uji publik dan sosialisasi terhadap pilihan teknologi yang dikembangkan.
"Audit publik lebih baik lagi," ujarnya.
Situng diketahui mengalami banyak kegagalan selama Pemilu 2019. Selain salah input, Situng juga kerap menjadi sumber hoaks yang digunakan pihak tak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan penyelenggara Pemilu.
Padahal, Situng hanya sebagai alat bantu.
Mardani juga berharap teknologi yang digunakan adalah teknologi buatan anak bangsa sendiri. Termasuk dikembangkan oleh tenaga ahli yang sepenuhnya bersumber dari SDM dalam negeri.
"Jangan beli (teknologi) dari luar. Bukan cuma soal nasionalisme, tapi sangat penting untuk aspek keamanan data dan kedaulatan bangsa," ujarnya.
Evaluasi Pemilu 2019
Mardani juga mengimbau perlunya DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi UU Pemilu. Revisi, kata dia, mendesak untuk dievaluasi dan diperbaiki termasuk diantaranya soal sistem keamanan informasi yang kerap menjadi sumber masalah baru.
"Saya setuju KPU mau buat terobosan e-rekapitulasi ini. Tapi sebelumnya, saya menyarankan sebaiknya kita evaluasi secara menyeluruh dulu Pemilu serentak 2019 yang baru berlangsung ini," ujarnya.
Menurut Mardani, evaluasi Pemilu 2019 yang melibatkan seluruh lembaga penyelenggara Pemilu bertujuan agar pemimpin yang terpilih benar-benar representasi kehendak rakyat sebagai simbol kedaulatan rakyat.
