Pakistan Blokir Sementara Akses Media Sosial karena Protes Anti-Prancis

Cyberthreat.id – Pemerintah Pakistan memblokir sementara akses media sosial setelah terjadi protes anti–Prancis selama beberapa hari.

Dikutip dari Euro News yang diakses pada Senin (19 April 2021), dalam pemberitahuan kepada Otoritas Telekomunikasi Pakistan, Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan akan membatasi semua akses ke media sosial dan platform perpesanan selama 4 jam pada hari Jumat (16 April 2021). Dikatakan, pembatasan akses dilakukan guna menjaga ketertiban dan keamanan publik. Namun tidak ada rincian lebih jauh soal itu.

Akibat pembatasan akses tersebut, pada Jumat mulai dari pukul 11:00 sampai dengan 15:00 waktu setempat, aplikasi seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, dan Telegram tidak bisa diakses.

Awalnya, operator telekomunikasi Pakistan mengatakan tidak ada arahan dari pemerintah kapan pembatasan akses akan diakhiri.  Akibatnya, tagar #SocialMediaBanInPakistan dan #blocked dibagikan secara luas di negara tersebut, hingga akses ke aplikasi media sosial dipulihkan.

Pemblokiran itu dilakukan hanya satu hari setelah Kedutaan Besar Prancis di Pakistan meminta warga dan perusahaan Prancis untuk sementara meninggalkan negara itu karena adanya ancaman serius terhadap kepentingan Prancis.

Protes ini telah terjadi di Lahore dan Karachi, dua kota terbesar Pakistan dalam beberapa hari terakhir, serta di ibu kota utara Islamabad. Protes tersebut dipicu oleh sebuah partai Islam radikal, yang menuntut agar duta besar Prancis di negara itu dikeluarkan.

Sentimen anti-Prancis telah meningkat di Pakistan sejak Presiden Prancis Emmanuel Macron membela kartun Nabi Muhammad atas nama kebebasan berekspresi. Islam dengan tegas melarang penggambaran apa pun tentang Nabi Muhammad. Komentar Macron membuat munculnya seruan untuk memboikot produk Prancis di Pakistan dan negara muslim lainnya.

Keamanan telah diperketat di kedutaan Prancis di Islamabad, ketika petugas polisi bersiap untuk membersihkan demonstrasi besar pada hari Jumat, yang diorganisir oleh pendukung partai Tehreek-e-Labiak Pakistan (TLP).

Pada hari Rabu, Pakistan mengumumkan bahwa partai tersebut sekarang akan dilarang, menyebutnya sebagai kelompok teroris dan menahan pemimpinannya, Saad Rizvi.

Pemerintah kemudian merilis surat tulisan tangan, yang diklaim dari Rizvi, mendesak para pendukungnya untuk mundur dalam upaya meredakan ketegangan. Keputusan untuk memblokir media sosial mungkin dimaksudkan untuk mencegah panggilan online untuk demonstrasi lebih lanjut setelah penangkapan Rizvi.

Partai politik sering menggunakan jaringan sosial untuk memobilisasi para aktivis dan demonstrasi Jumat akan berlangsung setelah shalat Jumat, yang menarik banyak orang ke masjid. Untuk mencegah protes dengan dampak yang besar, pihak berwenang Pakistan secara teratur memutus layanan telepon seluler dan memblokir jaringan sosial untuk mencegah protes massal.[]

Editor: Yuswardi A. Suud