Indonesia-Uni Eropa Bahas Pengembangan 5G di Tanah Air
Menteri Kominfo Johnny G. Plate (kanan) bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E Vincent Piket (kiri) dalam jumpa pers virtual usai "Courtesy Call" membahas kerja sama Uni Eropa dengan Indonesia di kantor Kementerian Kominfo, Selasa (13 April 2021).| Foto: Arsip Kemenkominfo RI
Cyberthreat.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membahas rencana kerja sama teknologi 5G dengan perwakilan Uni Eropa, Selasa (13 April 2021).
"Kami membicarakan banyak hal hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya terkait dengan sektor TIK, terkait dengan 5G, perencanaan infrastruktur 5G, dan konten lokal 5G di Indonesia," kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dalam konferensi pers ditayangkan di saluran YouTube Kominfo TV, dikutip Rabu (14 April 2021).
Menteri Johnny menyampaikan kepada Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket bahwa Indonesia mengadopsi teknologi netral (neutral technology policy) pada semua jaringan seluler sehingga operator seluler dapat fleksibel dalam membangun 5G.
Johnny menyampaikan, Indonesia telah melakukan 12 kali uji coba 5G dan sukses. Setelah beberapa percobaan itu pun, Johnny mengatakan, Indonesia akan memilih beberapa titik sebagai initial showcase awal dari pembangunan 5G.
Selain membahas hubungan bilateral mengenai 5G, Menkominfo bersama Duta Besar Uni Eropa juga membahas terkait regulasi perlindungan data pribadi yang saat ini masih dalam proses di DPR. Regulasi itu diakui Menkominfo mengadopsi General Data Protection Regulations (GDPR) Uni Eropa, meski tidak persis sama (disesuaikan).
"Secara kebijakan GDPR Indonesia yang benchmark pada GDPR UE nanti akan memberikan level equivalent yang hampir berimbang dan seimbang," tuturnya.
Johnny mengatakan Uni Eropa bersemangat untuk membangun kerja sama yang lebih baik dan lebih maju untuk mendapatkan manfaat dari Indonesia maupun dari Uni Eropa.
Dubes Uni Eropa, Vincent H.E Piket mengatakan, kerja sama itu sangat penting ke depan untuk Indonesia dalam membangun ekonomi dan mencapai impian menjadi negara digital pada 2030 atau 2045.
"Kami sangat bersemangat untuk membangun kesetaraan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam cara mengelola sektor TIK" kata Vincent.
Menurut dia, kesetaraan (equivalent) itu bagus karena dapat menyederhanakan bisnis dan dokumen sehingga mendukung perusahaan Eropa dengan mudahnya mentransfer layanan data ke Indonesia.
"Kami ingin membangun tautan strategis dengan Indonesia, pemerintah dengan pemerintah, tetapi juga bisnis-ke-bisnis, dan demi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor TIK dengan persaingan antara semua pemain […] dan tentu saja ada perusahaan yang sangat bagus di Eropa yang terus berinvestasi dan mengembangkan sumber daya manusia, serta melakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia,” kata Vincent.[]
Redaktur: Andi Nugroho
