Facebook Blokir Akun hingga Iklan Terkait Militer Myanmar di Platformnya
Bendera Myanmar | Foto: Freepikc.om
Cyberthreat.id - Facebook Inc mengumumkan pada Rabu (24 Februari 2021) bahwa mereka telah memilih pemerintah dan media massa yang dikendalikan oleh militer Myanmar (Tatmadaw) dari platform media sosial, Facebook dan Instagram .
Sejumlah akun yang izin seperti halaman Facebook Tatmadaw True News Information , MRTV, dan MRTV Live karena melanggar platform kebijakan karena menghasut masalah kekerasan, kata Direktur Kebijakan Negara Berkembang Facebook Asia Pasifik, Rafael Frankel di blog perusahaan, seperti dikutip dari ZDNet , Kamis (25) Februari).
"Kami meyakini risiko mengizinkan Tatmadaw di Facebook dan Instagram terlalu besar,” ia menambahkan.
Pemblokiran itu merespons dugaan kudeta militer Myanmar yang menahan toko politik Aung San Suu Kyu dan politikus lainnya.
Sejak kudeta, negara itu berada dalam keadaan darurat karena gangguan internet dan layanan telepon. Militer juga memblokir sementara Twitter dan Instagram dua pekan lalu.
"Kami terus memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat dan kami tetap fokus pada keselamatan komunitas kami, dan orang-orang Myanmar secara lebih luas," kata Frankel.
Selain itu, Facebook juga memblokir iklan apa pun dari entitas komersial yang terkait dengan militer. Facebook juga telah mengurangi distribusi konten di 23 halaman dan profil yang dikontrol atau dioperasikan oleh militer Myanmar.
Larangan terhadap akun atau halaman tersebut, yang akan berlangsung tanpa batas waktu, dilakukan sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai panduan, kata Frankel.
Namun, Facebook mengatakan, pemblokiran tersebut dikecualikan pada akun atau halaman kementerian dan lembaga pemerintah yang menyediakan layanan publik, seperti Kementerian Kesehatan dan Olahraga negara dan Kementerian Pendidikan.
Facebook sebelumnya juga menentang keras pemblokiran internet yang dilakukan Myanmar di awal-awal kudeta.
"Kami sangat prihatin dengan perintah untuk mematikan internet di Myanmar dan kami sangat dekat sekali untuk membuka blokir semua layanan media sosial. Pada saat kritis ini, masyarakat Myanmar membutuhkan akses ke informasi penting dan untuk dapat berkomunikasi. Dengan orang yang mereka cintai," kata Frankel pada 8 Februari lalu. []
