Indonesia-Prancis Bahas Biaya Proyek Pusat Data Nasional
Menteri Kominfo RI Johnny bertemu dengan Dubes Prancis Olivier Chambard, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (25 Februari 2021). | Foto: Arsip Kemenkominfo RI
Cyberthreat.id – Prancis bakal membiayai proyek Pusat Data Nasional. Pembahasan tentang biaya dan protokolnya tersebut telah mencapai tahap akhir.
Pembahasan tersebut dilakukan antara pemerintah Prancis, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Demikian disampaikan Menteri Johnny G Plate dalam pernyataan persnya, Kamis (25 Februari 2021) setelah menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard.
Sayangnya, Menkominfo tak menjelaskan lebih detail terkait berapa biaya yang dikucurkan untuk proyek tersebut.
Pada 22 September 2020, Stafsus Menkominfo Dedy Permadi (kini juru bicara Kominfo) mengatakan dalam membangun Pusat Data Nasional, Kemkominfo menganut prinsip blended financing atau pembiayaan terpadu antara beberapa jenis pembiayaan.
Oleh karenanya, pembiayaan tidak mengacu pada satu sumber pembiayaan saja lantaran alokasi anggaran dari APBN tidak cukup besar untuk Pusat Data Nasional. Namun, ia tak menjelaskan berapa alokasi anggaran dari APBN untuk proyek tersebut.
"Pembiayaan yang kita butuhkan adalah US$ 400 juta (sekitar Rp 5,9 triliun) sehingga solusinya blended financing," tutur Dedi saat itu. (Baca: Biaya Pusat Data Nasional US$ 400 Juta, Stafsus Menkominfo: Alokasi dari APBN Tak Cukup Besar)
Sejauh ini pertimbangan lokasi pusat data tersebut tidak hanya satu lokasi untuk menjaga dukungan cadangan tenaga listrik (redundant power supply). Pemerintah merencanakan lokasi di Batam dan Jakarta. (Baca: Pusat Data Nasional Dibiayai Asing, Menkominfo: Tak Usah Khawatir)
Selain membahas Pusat Data Nasional, pertemuan keduanya juga membahas proyek strategis lain, yaitu Satelit Multifungsi Satria 1 dan digital broadcasting system atau sebelumnya dikenal sebagai Improvement ont Television Transmitting Stations (IITS 3) untuk TVRI.
“Pemerintah Prancis memberikan komitmen yan gkuat bahwa akan ikut serta dan berusaha agar pada 2 November 2021 nanti sudah tesedia baik infrastruktur yang mendukung Analog Switch Off (ASO) dan dimulainya secara nasional digital broadcasting,” tutur Johnny.
Menteri Kominfo menyatakan penyiapan infrastruktur yang mendukung ASO dan digital broadcasting diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
"Saya tentu menyambut baik karena sebagaimana kita ketahui ada tiga negara yang ingin membiayai proyek digitalisasi TVRI selain Prancis," ujarnya.
Selain Prancis, dua negara yang dimaksud adalah Jepang dan Amerika Serikat.
Dubes Prancis Olivier Chambard berharap kerja sama dengan Indonesia melalui tiga proyek strategis itu segera terwujud.
"Kami telah banyak diskusi, bagaimana mengembangkan kerja sama di bidang teknologi komunikasi. Kami berharap kerja sama ini berlanjut dalam pertukaran teknologi dan dukungan keuangan untuk mendukung Indonesia memanfaatkan momentum digitalisasi yang tengah berlangsung," ujarnya.[]
