Filipina: 47 Penyedia Internet Gagal Blokir Pornografi Anak

Cyberthreat.id – Komisi Telekomunikasi Nasional (NTC) Filipina mengeluarkan “order to show cause (SCOs)—perintah pengadilan yang meminta penjelasan—kepada 47 penyedia layanan internet (ISP) yang dianggap gagal memblokir konten pornorgrafi anak.

Sesuai undang-undang (Republic Act 9775 atau Anti-Child Pornography Act of 2009), ISP wajib menginformasikan ke Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan National Bureau of Investigation (NBI) dalam waktu sepekan sejak memperoleh fakta atau kondisi terkait segala bentuk pornografi anak di server mereka.

Sejumlah ISP yang mendapatkan SCOs tersebut, antara raksasa telekomunikasi Philippine Long Distance Telephone Inc. (PLDT), Smart Communications Inc., Globe Telecom, Digitel Mobile Philippines Inc., Bayan Telecommunications, Innove Communications, Sky Cable Corporation Inc., Converge ICT Solutions Inc., dan Philippine Telegraph & Telephone Corporation.

Menurut laporan Rappler, diakses Selasa (16 Februari 2021), Departemen Kehakiman (DOJ) Filipina pada 8 Februari lalu, mengatakan Presiden Rodrigo Duterte menyetujui pemberian sanksi kepada ISP yang dianggap tak mematuhi aturan. Selain itu, ISP juga perlu menginstal perangkat lunak untuk memblokir akses ke atau pengiriman pornografi anak.

Selain memberi tahu aparat hukum, ISP juga dipaksa untuk menyimpan bukti untuk tujuan penyelidikan dan penuntutan dan memberikan rincian pengguna yang terlibat dalam pelecehan anak.

Departemen Kehakiman mengatakan, meski UU tersebut telah berjalan selama 11 tahun, masih banyak ISP yang mengabaikannya.

“Bahkan dengan perintah pengadilan untuk memberikan keterangan khusus tentang pengguna yang telah mengakses materi eksploitasi seksual anak (berdasarkan Pasal 9), ISP tidak dapat melakukannya karena mereka belum memasang teknologi yang diperlukan,” kata Wakil Sekretaris Kehakiman Emmeline Aglipay-Villar.

Bantahan PCTO

Dalam makalah posisi yang diserahkan ke DOJ pada 2020, Kamar Operator Telekomunikasi Filipina (PCTO) berkomitmen untuk membantu pemerintah mengekang eksploitasi seksual online di negara tersebut.

PCTO adalah asosiasi dari perusahaan telekomunikasi dan ISP, termasuk di dalamnya PLDT dan Globe.

Menurut PCTO, pihaknya telah berkoordinasi erat dengan NTC, PNP, dan NBI dalam memblokir situs yang diketahui berisi materi eksploitasi seksual anak. Namun, mereka membela diri terkait regulasi yang menyulitkan ISP dalam menjalankan tugasnya.

Organisasi tersebut mengklaim bahwa Pasal 9 RA 9775 memiliki ketentuan yang bertentangan.

Pasal 9 mewajibkan ISP untuk memantau konten yang melewati server mereka untuk segala bentuk materi eksploitasi anak dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Tetapi, pasal yang sama juga mengatakan, bahwa "tidak ada dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk meminta ISP untuk terlibat dalam pemantauan setiap pengguna, pelanggan atau pelanggan, konten komunikasi apa pun dari orang tersebut."

Hal itu yang menurut PCTO menyulitkan ISP melakukan tugas yang diminta sesuai Pasal 9.

PCTO juga tak bisa mengumpulkan atau memproses informasi pribadi pelanggan sesuai Data Privacy Act 2012. Mereka mengatakan hal ini juga bertentangan dengan tugas mereka sesuai undang-undang pornografi anak.

Salah satu ISP, yaitu Globe Telecom, milik Ayala Corp, mengklaim telah memblokir 2.521 situs web dan telah berinvestasi dalam sistem penyaringan perangkat lunak senilai US$ 2,7 juta untuk mendukung kampanye "PlayItRight" yang menargetkan materi ilegal atau bajakan.

Filipina dalam beberapa tahun terakhir menduduki daftar teratas negara-negara yang diketahui terlibat dalam perdagangan anak. Ini terjadi bahkan ketika Filipina mempertahankan status Tier 1-nya dengan laporan Trafficking in Persons (TIP) Departemen Luar Negeri AS sejak 2016, yang berarti Filipina memenuhi standar minimum untuk menghapus perdagangan manusia.[]