Australia Targetkan RUU Bayar Konten Berita Disahkan Akhir Februari
Cyberthreat.id - Langkah Australia mewajibkan raksasa perusahaan internet seperti Google dan Facebook membayar outlet media berita di Australia akan terwujud.
Dalam RUU yang mengatur hal itu dan sedang dibahas oleh parlemen setempat, perusahaan akan diminta berbagi pendapatan dengan para kantor media berita.
“RUU akan dipertimbangkan oleh parlemen 15 Februari 2021,” kata Menteri Keuangan Utama Australia, Josh Frydenberg, Jumat (12 Februari 2021), dilansir dari Reuters, Minggu (14 Februari 2021).
Pemerintah Australia berharap RUU itu disahkan atau disetujui selama dua pekan mendatang. Artinya, RUU “News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code” kemungkinan menjadi UU pada akhir Februari 2021.
Komite Senat telah meneliti RUU itu sejak pertama kali diperkenalkan ke Parlemen pada 9 Desember 2020 dan menilai tidak ada yang perlu diubah.
Semenjak RUU itu diperkenalkan ke publik, raksasa teknologi menolak aturan itu dan membujuk parlemen untuk mengubah kebijakannya, tetapi upaya itu gagal. (Baca: Mark Zuckerberg Gagal Lobi Parlemen Australia Terkait RUU Bayar Konten Berita).
Komite Senat menyatakan tidak setuju dengan penilaian Google bahwa RUU itu tidak dapat diterapkan. Namun, Komite juga menilai bahwa UU tersebut nanti juga perlu ditinjau ulang setelah setahun diberlakukan. (Baca: Tolak RUU Bayar Konten Berita, Google Ancam Hengkang dari Australia)
“Masih ada kemungkinan bahwa tidak semua risiko telah diperhitungkan, dan mungkin diperlukan penyempurnaan lebih lanjut pada mekanisme arbitrase dan bagian lain sehingga media bekerja secara optimal,” kata Komite Senat seperti dikutip dari APNews.
Menteri Josh juga menegaskan akan meninjau ulang UU itu setelah setahun untuk “memastikan undang-undang tersebut memberikan hasil yang konsisten.
Sementara pemerintah kukuh RUU disahkan, Google terus berharap agar RUU itu berubah atau diamandemen.
“Kami berharap dapat terlibat dengan pembuat kebiakan melalui proses parlementer untuk mengatasi kekhawatiran kami dan mencapai kode yang bekerja untuk semua orang — penerbit, platform digital, serta bisnis dan pengguna Australia,” kata Direktur Google, Lucinda Longcroft.
Google selama ini telah melakukan upaya melawan RUU itu dan mengancam akan menarik mesin pencarinya dari Australia. Namun, pemerintah Australia tampaknya tidak terpengaruh dengan upaya Google ini dan malah mendorong saingan Google, Microsoft dengan Bingnya untuk menjadi pengganti. (Baca: PM Australia: Jika-Google Pergi, Microsoft Bing Bisa Jadi Pengganti)
Sementara, Facebook mengancam akan mencegah penggunanya membagikan berita-berita dari kantor media Australia.
Facebook berharap Australia membuat undang-undang yang memiliki “solusi yang bisa diterapkan dan benar-benar melindungi keberlanjutan jangka panjang industri berita”.
Google yang telah merilis platform Google News Showcase mengatakan bahwa mulai pekan lalu mereka membayar tujuh situs web berita Australia. Google membayar penerbit yang berpartisipasi menyediakan konten paywall (sistem pembayaran) kepada pengguna News Showcase.[]
Redaktur: Andi Nugroho