Kemenkominfo Perlu Bangun Platform Ruang Bertanya

Cyberthreat.id – Ancaman siber tak hanya pada tataran teknis internet, namun juga berupa penyebaran hoax dan konten-konten negatif dari berbagai platform media, terutama pada media sosial.

“Karena itu sangat penting literasi membangun budaya digital yang sehat pada masyarakat,” kata Dr Muhammad Kadafi, anggota Komisi X DPRI-RI, di Jakarta, Selasa (2 Februari 2021). “Setidaknya Kemenkominfo memulai membangun platform ruang bertanya bagi masyarakat tentang informasi hoax,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Kadafi dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi X DPRI bersama Kementerian Desa, Kementeraian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional, di Gedung DPR-RI, Selasa (2 Fabruari 2021).

Rapat ini membahas sinergi antar kementerian yang wajib diwujudkan. Sehingga aktivitas pemerintah dalam melayani publik dapat terlaksana dengan baik dan nyata, terutama berkaitan dengan literasi untuk meningkatkan Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia.

“Selama ini hasilnya hanya bagus pada karya kata, bukan pada karya nyata. Jadi penekanannya sekarang bukan hanya sekedar bagus dalam kata-kata, juga harus bagus dalam karya nyata,” kata Kadafi yang mencontohkan budaya baca yang masih rendah.

Lalu bagaimana literasi untuk meningkatkan budaya baca ini? Kadafi memberi contoh bagaimana Korea Selatan membangun budaya baca di negeri itu. Bahkan di tengah-tengah Ceox Mall, Seoul, Korea Selatan, ada perpusatakaan yang sangat besar. “Ini kegunaannya agar semua orang dapat melihat perpustakaan dan tertarik untuk membaca di sini,” katanya.

Kaitannya dengan literasi digital, kata Kadafi, disamping berkaitan dengan minat baca masyarakat, juga mempunyai tugas bagaimana masyarakat bisa menganalisis jutaan informasi di gawai. 

Bahkan, kata Kadafi, dinding layar digital juga perlu ada di desa-desa, sebagai counter tentang berita hoax yang menggunakan sarana internet. “Sehingga masyarakat desa tidak mudah terpengaruh pada informasi yang tidak jelas kebenarannya,” katanya.

Di era digital ini, kata Kadafi, semua orang adalah pimpinan redaksi atas akun media sosialnya masing-masing. “Keluasan akses berekspresi melalui status gambar dan tulisan diperlukan edukasi yang serius bagi masyakat desa tentang menggunakan media sosial secara arif.”[]