PM Australia: Jika Google Pergi, Microsoft Bing Bisa Jadi Pengganti
Ilustrasi | Foto: Unsplash
Cyberthreat.id – Raksasa perangkat lunak Microsoft Corp bisa mengisi ruang kosong jika Google memang angkat kaki dari Australia, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, seperti dikutip dari Reuters, diakses Senin (1 Februaru 2021).
Pernyataan itu merespons ancaman Google yang bakal menarik layanan mesin pencarian dari Australia lantaran tak setuju dengan kebijakan pembayaran konten media online lokal.
Microsoft sendiri juga memiliki produk mesin pencari yang selama ini, harus diakui popularitasnya masih di bawah Google Search, yaitu Bing.
“Microsoft cukup percaya diri, ketika saya berbicara dengan Satya,” kata Morrison kepada wartawan di Canberra, tanpa memberikan detail lebih lanjut tentang pertemuan tersebut.
Satya yang dimaksud ialah CEO Microsoft Satya Nadella.
“Kami hanya ingin aturan di dunia digital sama dengan yang ada di dunia nyata, di dunia fisik,” tutur Morrison.
Australia tengah membahas rancangan undang-undang yang akan memaksa raksasa internet Google dan media sosial, terkemuka Facebook Inc membayar konten media daring domestik yang tautan kontennya mengarahkan ke platform mereka.
Namun, Google menyebut undang-undang itu tidak bisa diterapkan dan mengatakan akan menarik layanan utama dari Australia jika peraturan itu diterapkan. (Baca: Tolak RUU Bayar Konten Berita, Google Ancam Hengkang dari Australia)
Seorang juru bicara Microsoft mengknfirmasi pertemuan antara Morrison dengan Satya, tapi dirinya menolak berkomentar, karena perusahaan tidak terlibat langsung dengan undang-undang tersebut.
“Kami menyadari pentingnya sektor media yang dinamis dan jurnalisme kepentingan publik dalam demokrasi dan kami menyadari tantangan yang dihadapi sektor media selama bertahun-tahun melalui perubahan model bisnis dan preferensi konsumen,” kata juru bicara tersebut.
Perwakilan Google belum bisa dihubungi untuk menanggapi komentar itu.
Sebelumnya, bendahara Australia Josh Frydenberg mengatakan CEO Facebook Mark Zuckerberg juga telah meminta pertemuan dengan pemerintah Australia untuk membahas undang-undang tersebut. Facebook sampai saat ini masih tetap menolak kebijakan itu.[] (Baca: Mark Zuckerberg Gagal Lobi Parlemen Australia terkait RUU Bayar Konten Berita)
