Tolak RUU Bayar Konten Berita, Google Ancam Hengkang dari Australia

Cyberthreat.id – Google, perusahaan raksasa internet AS, mengancam akan pergi dari Australia jika pemerintah setempat tetap memaksa perusahaan membayar konten berita daring lokal.

Di depan Senat Australia, Direktur Pelaksa Google Australia dan Selandia Baru, Mel Silva, menilai rancangan undang-undang tentang pembayaran konten berita daring tidak akan bisa diterapkan.

"Jika draf ini menjadi undang-undang, tidak akan memberi kami pilihan, selain menghentikan pencarian Google tersedia di Australia," Silva mengatakan kepada para senator.

“Dan, itu akan menjadi buruk tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat Australia, keragaman media, dan bisnis kecil yang menggunakan produk kami setiap hari,” kata dia seperti dikutip dari APNews, Jumat (22 Januri 2021).

Mendengar jawaban seperti itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison membalas dengan cepat dan mengatakan, “Kami tidak menanggapi ancaman,” tutur dia.

"Australia membuat aturan untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia," kata Morrison kepada wartawan di Brisbane.

“Itu yang dilakukan di Parlemen kami. Itu dilakukan oleh pemerintah kami. Dan, begitulah cara kerja di sini di Australia."

Pemerintah Australia mengatakan, RUU tersebut bertujuan agar Google dan Facebook membayar perusahaan media Australia secara adil karena menggunakan konten berita yang mereka saring dari situs web berita.

Bersedia membayar

Sementara, Silva mengatakan bersedia membayar kelompok penerbit berita secara luas dan beragam untuk “nilai yang mereka tambahkan”, tapi “tidak berdasarkan aturan seperti yang diusulkan, termasuk pembayaran untuk tautan dan cuplikan.”

Dia mengatakan model kebijakan itu juga menimbulkan risiko keuangan dan operasional yang tidak dapat dikelola untuk Google. Dia pun menyarankan serangkaian penyesuaian pada RUU tersebut.

“Kami rasa ada jalan yang bisa diterapkan ke depan,” kata Silva.

Seperti di banyak negara lain, Google mendominasi pencarian internet di Australia. Silva memberi tahu para senator tentang 95 persen pencarian di negara tersebut dilakukan melalui Google.

Ditanya oleh seorang senator berapa banyak pajak yang harus dibayar, Silva mengatakan tahun lalu mereka membayar sekitar 59 juta dolar Australia (US$ 46 juta) dari pendapatan AU $ 4,8 miliar (US$ 3,7 miliar).

Seperti Google, Facebook juga menentang aturan tersebut dan mengancam akan menghapus berita dari situs webnya, khusus di Australia.

The Australia Institute, sebuah lembaga pemikir independen, mengatakan anggota parlemen harus tegas melawan penindasan Google.

“Kesaksian Google hari ini adalah bagian dari pola perilaku mengancam, da itu menakutkan bagi siapa pun yang menghargai demokrasi kita,” kata Peter Lewis, Direktur Center for Responsible Technology The Australia Institute.[]