Mengapa Lembaga Pemerintah Perlu Sistem Honeynet?
Ilustrasi | Foto: nickvsnetworking.com
Cyberthreat.id – Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Irjen Pol Dono Indarto mengatakan teknologi honeynet penting diterapkan untuk membuat tingkat maturitas dalam mendeteksi serangan siber pemerintah lebih meningkat.
Selain itu, penggunaan honeynet juga mendukung keamanan informasi dalam penyelenggara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara keseluruhan.
"Honeynet dapat meningkatkan kemampuan level maturitas deteksi hingga level 6 artinya dapat mendeteksi serangan sampai pada taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan penyerang," ujar Dono dalam acara "The Role of Honeynet in Electronic Based Government System (SPBE)" yang ditayangkan di saluran YouTube Cyberthreat.id, Rabu (20 Januari 2021).
Honeynet adalah salah satu sistem pendeteksi dini serangan siber dan malware. "Honeynet merupakan sistem yang terdiri dari beberapa honeypot," ujar dia.
Secara sederhana, honeypot adalah sebuah sistem elektronik yang dirancang untuk “memikat” penyerang. Sistem elektronik ini dibuat dengan fungsi dan memberikan interaksi yang sama dengan sistem elektronik aslinya sehingga penyerang tidak menyadari sudah masuk dalam perangkap. Kumpulan honeypot yang saling terhubung dalam sebuah sistem disebut “honeynet”.
Melalui honeynet ini, kata Dono, BSSN dapat mengetahui segala informasi aktivitas penyerang untuk dijadikan sebagai bahan analisis untuk mendeteksi serangan siber yang berpotensi terjadi pada sistem serta untuk mempelajari teknik yang digunakan penyerang.
"Informasi itu dapat direkam, termasuk sumber IP address, instruksi yang dijalankan penyerang, dan perubahan yang dilakukan penyerang dalam sistem itu," kata Dono.
Di satu sisi, ia tak menutup mata bahwa penerapan keamanan SPBE saat ini belum optimal. Ini terlihat dengan masih banyaknya sistem yang mengalami insiden siber, khususnya domain .go.id.
Oleh karenanya, dengan honeynet tersebut, Dono mengatakan, BSSN juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) siber di pemerintah pusat dan daerah guna memperkecil adanya kemungkinan gangguan keamanan informasi dalam penyelenggara SPBE.
Redaktur: Andi Nugroho
