Dituding Perusahaan Militer China, Xiaomi: Kami Hanya Produk Sipil dan Komersial

Cyberthreat.id – Xiaomi, produsen smartphone asal China, membantah bahwa perusahaannya memiliki hubungan dengan militer China.

“Perusahaan tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China, dan bukan ‘perusahaan militer Komunis China’ seperti yang disebut menurut National Defense Authorization Act (NDAA) AS,” tutur perusahaan pada Jumat (15 Januari 2021) seperti dikutip dari ZDNet, Senin (18 Januari).

Xiaomi juga menegaskan, selama ini perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yurisdiksi yang relevan. “Perusahaan menyediakan produk dan layanan untuk penggunaan sipil dan komersial,” tutur perusahaan.

Pekan lalu, Departemen Pertahanan AS memasukkan Xiaomi dalam daftar hitam perusahaan China. Perusahaan yang termasuk dalam daftar itu, menghadapi pembatasan aktivitas yang ketat, termasuk larangan investasi oleh entitas Amerika.

Berikut sembilan perusahaan baru yang disebut Pentagon sebagai “perusahaan militer komunis China”:

1. Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (AMEC)
2. Luokong Technology Corporation (LKCO)
3. Xiaomi Corporation
4. Beijing Zhongguancun Development Investment Center
5. GOWIN Semiconductor Corp
6. Grand China Air Co. Ltd (GCAC)
7. Global Tone Communication Technology Co. Ltd (GTCOM)
8. China National Aviation Holding Co. Ltd (CNAH)
9. Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC)

Selain kesembilan perusahaan itu, Pentagon lebih dulu mencekal 35 perusahaan China, di antaranya Huawei, Hikvision, Inspur, Panda Electronics, dan Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Pencekalan itu bermula dari perintah eksekutif yang diteken Presiden AS Donald Trump pada 12 November 2020. Isinya, melarang perusahaan AS berbisnis dengan salah satu dari perusahaan China yang masuk daftar hitam. Mereka semuanya diberi label sebagai “perusahaan militer Komunis China.”

"Melalui strategi nasional Military-Civil Fusion, RRC meningkatkan industri militer negara itu dengan memaksa perusahaan sipil China untuk mendukung aktivitas militer dan intelijennya," kata Trump.

"Perusahaan-perusahaan itu, meskipun tetap tampak swasta dan sipil, secara langsung mendukung aparat militer, intelijen, dan keamanan RRC serta membantu dalam pengembangan dan modernisasi mereka."

Sebelum mencekal Xiomi dkk, AS juga telah mengeluarkan larangan terhadap delapan aplikasi China, seperti- Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, dan WPS Office dengan alasan masalah keamanan nasional.[]